Deputi Direksi BPJS Kesehatan Sumbagteng-Jambi, Siswandi bersama Guberbur Sumbar Irwan Prayitno dan Walikota Padang Mahyeldi, melepas merpati di Padang, Minggu (29/7/2019). (FOTO/WAHYU)



Tak Benar BPJS Kesehatan Kurangi Tiga Layanan

PADANG (SumbarFokus)

Baru-baru ini masyarakat sempat dihebohkan dengan kabar adanya pengurangan tiga layanan kesehatan oleh pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan RI. Ketiga layanan itu seperti katarak, fisioterapi, dan persalinan bayi lahir sehat.

Kabar itu dibantah langsung oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan wilayah Sumatra Bagian Tengah (Sumbagteng) dan Jambi, Siswandi di Padang, Sumatra Barat (Sumbar).

“Kami tidak mengurangi layanan kesehatan, tapi yang kami lakukan hanyalah penatalaksanakan pelayanan agar adanya regulasi yang tepat,” kata Siswandi di Padang, Minggu (29/7/2018).

Iklan Dalam Berita

Pernyataan itu disampaikan Siswandi usai Senam Klosal bersama warga Kota Padang, dalam rangka menyambut Asian Games 2018 dan Ulang Tahun BPJS Kesehatan ke-50 di depan Kantor Gubernur Sumbar.

“Memang ada yang memandang kebijakan penatalaksanaan tersebut sebagai bentuk pengurangan layanan, atau bahkan tidak akan dilayani lagi, padahal tetap dilayani,” tegasnya.

Terkait layanan fisioterapi, ia mengakui ada rumah sakit yang menghentikan layanannya. Pasalnya karena syarat yang diajukan BPJS Kesehatan harus ada dokter fisioterapi, atau petugas fisioterapi yang sudah tersertifikasi.

“Kalau dokumen tersebut belum ada, rumah sakit tidak akan melayani karena takut klaim tidak dibayar. Namun masyarakat tidak perlu khawatir, sebab bisa dirujuk ke rumah sakit yang punya tenaga spesialis yang bisa melayani,” jelasnya.

Pernyataan yang sama juga dilontarkan Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat. Menurutnya, berlakunya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan jangan disalahartikan bahwa penjaminan pelayanan kesehatan katarak, fisioterapi dan persalinan bayi baru lahir sehat diberhentikan.

“Kami tegaskan, bahwa semua pelayanan itu tetap dijamin oleh skema JKN-KIS. Perdir itu terbit dimaksudkan untuk mengoptimalkan mutu pelayanan dan efektivitas penjaminan kesehatan,” sebutnya.

Nopi menjelaskan, dalam peraturan mengenai pelayanan katarak, peserta penderita katarak dengan visus (lapang pandang penglihatan) pada kriteria tertentu, indikasi medis, dan perlu mendapatkan operasi katarak, akan tetap dijamin BPJS Kesehatan.

“Penjaminan juga memperhatikan kapasitas fasilitas kesehatan, seperti jumlah tenaga dokter mata, dan kompetensi dokter mata yang memiliki sertifikasi kompetensi,” sambungnya.

Kemudian terkait dengan peraturan mengenai layanan persalinan bayi lahir sehat, pihak BPJS Kesehatan akan menjamin semua jenis persalinan, baik persalinan biasa/normal maupun tindakan bedah caesar.

Namun apabila bayi membutuhkan pelayanan atau sumber daya khusus, maka diatur dalam Perdirjampelkes Nomor 3, faskes dapat menagihkan klaim di luar paket persalinan.

“Jadi pelayanan untuk bayi baru lahir ini dapat ditagihkan bersamaan fasilitas kesehatan dalam satu paket persalinan untuk ibunya,” jelas Nopi.

Terkait dengan peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi medik atau fisioterapi, kata dia, pelayanannya tetap dijamin dengan kriteria frekuensi maksimal, seperti yang ditetapkan dalam Perdirjampelkes Nomor 5. (005)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *