Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno foto bersama peserta Senam Klosal, didampingi Walikota Padang Mahyeldi dan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Sumbagteng dan Jambi Siswandi, di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Minggu (29/7/2018). (Foto: Wahyu)



Gubernur Sumbar Kecewa, Layanan Kesehatan Belum Maksimal

PADANG (SumbarFokus)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) menargetkan akan memberikan 100 persen pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah ini. Dengan peningkatan layanan jaminan bidang kesehatan masyarakat ini, pemerintah daerah berkeyakinan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat.

Namun harapan itu masih terkendala karena Pemerintah Kota dan Kabupaten di semua daerah Sumbar tidak menganggarkan dana untuk program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

"Setiap tahun kami menyiapkan dana pendampingan bagi Kota dan Kabupaten untuk biaya program JKN-KIS bagi masyarakat miskin. Tapi setiap tahun pula uangnya bersisa sampai Rp30 miliar. Penyebabnya, kepala daerahnya tidak menyediakan anggarannya," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, di Padang, Minggu (29/7/2018).

Iklan Dalam Berita

Ia menjelaskan, salah satu kendala dalam otonomi daerah adalah gubernur, walikota, dan bupati memiliki kewenangan sendiri terhadap rakyatnya. Akibatnya, Gubernur tidak bisa mengakses langsung untuk membiayai penuh program JKN-KIS bagi masyarakat miskin di daerah.

“Tidak mungkin mungkin 100 persen menggunakan dana Provinsi. Harus ada andil bupati dan walikota. Yang saya sesalkan untuk gaji pegawai ditambah, tapi untuk biaya kesehatan tidak diprioritaskan," ujar Irwan usai Senam Klosal yang digelar BPJS Kesehatan Padang di halaman Kantor Gubernur Sumbar.

Ia sangat menyayangkan kepala daerah yang tidak menganggarkan program JKN-KIS ini, serta tidak sesuai dengan janji kampanye. Ia meminta walikota atau bupati berkomitmen menganggarkan dana JKN-KIS, untuk mewujudkan cakupan pelayanan kesehatan menyeluruh 100 persen di luar peserta mandiri.

“Waktu kampanye menjanjikan pelayanan kesehatan gratis kepada warganya, tapi setelah terpilih tidak menganggarkan di APBD untuk iuran JKN-KIS bagi warga miskin,” cetusnya.

Ia berharap semua masyarakat menjadi peserta JKN-KIS. Apabila mampu, jadi peserta mandiri, dan jika tidak mampu segera menghubungi pemerintah setempat, agar iurannya dibiayai oleh APBD.

“Kami terus dorong pemerintah daerah agar menganggarkan dana program JKN-KIS ini, sebab dengan layanan dari BJS Kesehatan ini masyarakat terbantu, karena kalau sakit berobat tidak bayar,” tutur Irwan.

Sementara menurut Deputi Direksi BPJS Kesehatan wilayah Sumbagteng dan Jambi, Siswandi, untuk peserta JKN-KIS di Sumbar sudah di atas nasional. Namun untuk mewujudkan pencapaian 100 persen, pihaknya akan melakukan sosialiasi pemerintah daerah agar komitmen menganggarkan dana JKN-KIS.

“Peserta di Sumbar sudah mencapai 76 persen dari total penduduk, bahkan sudah di atas Nasional yang baru 75 persen,” kata Siswandi mengakhiri. (005)

 

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *