Kategori - Parlementaria

LUBUK BASUNG (SumbarFokus)  Pandemi COVID-19 mengubah kehidupan yang sangat berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat, khususnya di Kabupaten Agam. Untuk itu dukungan dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan

PADANG (SumbarFokus)  Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar untuk melakukan pergeseran dana APBD, DAK, dan lainnya guna membantu

PADANG (SumbarFokus) Guna mengantisipasi penyebaran COVID-19, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) lakukan penyemprotan disinfektan di seluruh gedung Dewan, Selasa

PADANG (SumbarFokus) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Sumbar meskipun mereka terdaftar sebagai Orang Dalam

PADANG ARO (SumbarFokus) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok Selatan Zigo Rolanda, Kamis (19/3/2020), menyatakan bahwa DPRD Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), meniadakan kunjungan kerja

PADANG (SumbarFokus) Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menyampaikan jawaban terkait ajuan Hak Interpelasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar pada rapat paripurna yang berlangsung di Ruang

AGAM (SumbarFokus) Dalam rangka melakukan reses, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan ke Kabupaten Agam. Reses kali ini dilaksanakan oleh Komite IV terkait ASN. Kedatangan anggota Komite IV DPD RI,

PADANG (SumbarFokus) Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak, enam fraksi lainnya di DPRD Sumatera Barat (Sumbar) menyepakati menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno

AGAM (SumbarFokus) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), Novi Irwan Melantik Budi Harto  sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Agam periode 2020-2024.

PADANG (SumbarFokus) Usulan interpelasi terhadap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terkait perjalanan ke luar negeri, BUMD, serta pengelolaan aset ditolak tegas oleh Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Dewan Perwakilan