Sejumlah elemen masyarakat Padang mendeklarasikan tolak RUU P-KS (Foto: IST)


Pendidikan

Warga Padang Tolak RUU P-KS

PADANG (SumbarFokus)

Penolakan keras Wali Kota Padang Mahyeldi terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) beberapa waktu lalu didukung warga Padang.

Beberapa elemen masyarakat mendeklarasikan penolakan terhadap RUU itu pada acara Seminar Bencana Sosial dengan pembicara utama, akademisi dari Institut Pertanian Bogor, Prof Dr Euis Sunarti di Ruangan Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Selasa (12/2/2019).

Euis menjelaskan, penolakan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau mengubah menjadi RUU Penghapusan Kejahatan Seksual memiliki beberapa alasan yang sangat krusial, dimana RUU P-KS tidak komprehensif karena tidak memuat sekaligus mengatur norma perilaku seksual. Masyarakat memandang penting pengaturan perilaku seksual bukan hanya pada penghapusan kekerasannya, namun juga meliputi normanya, yaitu larangan kejahatan seksual (perilaku seks menyimpang seperti zina, pelacuran, homo dan biseksual).


“Dalam RUU P-KS, yang diatur adalah larangan pemaksaan, mengabaikan pelacuran sebagai penyimpangan perilaku seks. Demikian juga tidak memasukkan perilaku seks menyimpang lainnya,” ungkap Euis.

Dijelaskan, naskah akademik RUU P-KS sama sekali tidak mengakomodir kekerasan seksual terhadap laki-laki yang semakin marak dan menakutkan, yang sebagian besar terkait dengan kejahatan seks menyimpang LGBT. Oleh karenanya, tidak bisa dipisahkan antara pengaturan teknis perilaku seksual kekerasannya dengan normanya larangan perilaku seks menyimpang.

“Respon tanggap Wali Kota Padang sebagai Wali Kota pertama memberikan pernyataan menolak RUU P-KS harus kita apresiasi. Begitu juga dengan seminar yang diadakan Kota Padang dengan menggabungkan antara mitigasi bencana alam dan mitigasi bencana sosial," ujar Prof Euis.

Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi saat membuka mengatakan, digelarnya Seminar Bencana Sosial untuk melindungi Kota Padang dari bencana alam dan bencana sosial, mengingat persoalan sosial di Kota Padang saat ini cukup kompleks.

“RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus dijiwai dari nilai agama, adat dan budaya kita di Indonesia, bukan mengadopsi nilai-nilai dari yang lainnya. Untuk itu, mari kita berikan masukan dan rekomendasi kepada DPR RI dan pihak terkait dalam pembahasan RUU ini," tambahnya.

Seminar Bencana Sosial yang digagas BPBD Kota Padang juga menghadirkan sebagai pembicara anggota DPR RI Hermanto dan Ketua TP PKK Kota Padang Harneli. (000)

 

#RUU P-KS #Mahyeldi #Padang

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




      hukumpadang