Sosialisasi Pencegahan Pungli di Lingkungan Pemko Padang Panjang, di halaman Balaikota, Senin (23/11/2020). (Foto: Ist.)


Pemerintahan

Warga Padang Panjang Diimbau Laporkan Praktek Pungli, Bisa Hubungi Langsung Kontak-kontak Ini

PADANG PANJANG (SumbarFokus)

Warga Kota Padang Panjang, Sumatera Barat (Sumbar), diimbau untuk melapor ke Unit Pemberantasan Pungli (UPP) bila menemukan terjadinya praktek pungutan liar (pungli). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang Dwi Indrayati, melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Minang Sazali, Senin (23/11/2020), dalam acara Sosialisasi Pencegahan Pungli di Lingkungan Pemko Padang Panjang, di halaman Balaikota.

Ditegaskan, dukungan seluruh unsur, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat, diperlukan untuk mengawasi praktek pungli.

“Praktek pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera,” ujar Sazali.


Menurutnya, ketidakpastian pelayanan akibat prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan merupakan salah satu faktor. Akibatnya, masyarakat mencari cara mendapatkan pelayanan secara cepat yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Di sisi lain, penyalahgunaan jabatan atau kewenangan dan faktor ekonomi karena penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, dan lemahnya sistem yang mengontrol dan mengawasi dari atasan, membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.

"Diperlukan berbagai upaya dan inovasi pelayanan sehingga dapat mengurangi birokrasi yang panjang, guna memberantas pungli," tegas Sazali.

Dipaparkan, inovasi bisa berupa penggunaan sistem pelayanan secara online, memberikan atensi terhadap persoalan pungli di lingkungan OPD masing-masing. Serta Mendorong Unit Pemberantasan Pungli untuk melaporkan kegiatan yang telah dilakukan berupa laporan tertulis serta dokumentasinya.

Sekdako menyampaikan, jangan sampai pungli terjadi di lingkungan Pemko. Penindakan bagi pegawai negeri yang terbukti melakukan pungli, selain diatur dalam Pasal 423 KUHP, juga dapat ditindak UU No. 20 Tahun 2001 yang dimuat dalam pasal 8 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 6 (enam) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. ASN Diberhentikan secara tidak hormat dan tidak mendapatkan hak pensiun.

Terpisah, Kepala Inspektorat Syahril menyampaikan, masyarakat yang melihat indikasi pungli, bisa langsung mendatangi dan melaporkan Rumah Aspirasi, atau pihak kepolisian maupun kejaksaan.

Kita Peduli!

“Sekretariat UPP ada di Rumah Aspirasi. Silahkan melapor ke sana. Atau hubungi nomor Lapor Wali di 08116690112, yang terhubung melalui SMS atau WA,” katanya.

Sosialisasi ini dilakukan bersamaan dengan apel pagi yang dipimpin Sekretaris Daerah Sonny Budaya Putra, yang dihadiri jajaran ASN Pemko. (002)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2020