Kepala Dinas Perdagangan Sumbar Asben Hendri. (Foto: Ist.)


Pemerintahan

Wakili Sekdaprov Safari Ramadan, Asben Hendri Ingatkan Warga Kasus COVID-19 Meningkat

SAWAHLUNTO (SumbarFokus)

Tim Safari Ramadan 1442 Hijriah dari Pj. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Barat (Sumbar) Benny Warlis kali ini diwakili oleh Asben Hendri, Kepala Dinas Perdagangan Sumbar. Kegiatan berlokasi di Masjid Al Falah, Desa Muaro Kalaban, Keca,atan Silungkang, Kota Sawahlunto, Senin (3/5/2021). Kehadiran Tim Safari Ramadan (TSR) Sumbar itu disambut hangat warga Desa Muaro Kalaban disekitar Masjid Al Falah.

Asben Hendri, mewakili Sekda Pemprov Sumbar sebagai Ketua Tim Safari Ramadan, menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh elemen masyarakat telah menyambut kedatangan rombongan dari Pemprov Sumbar dan sekaligus bertujuan untuk mempererat kedekatan dengan masyarakat.

Dalam sambutannya Asben mengatakan, positivity rate di Sumbar saat ini cenderung semakin tinggi, yang berarti menggambarkan semakin tingginya penularan COVID-19 di masyarakat. Pelaksanaan protokol yang lemah terhadap kegiatan masyarakat, ditambah capaian vaksin umum yang rendah, bisa jadi merupakan penyebabnya.


Tingginya positivity rate berisiko dan mengkhawatirkan, masyarakat harus disiplin mematuhi protokol kesehatan, seperti 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan Menjaga jarak) dalam setiap kegiatan. Sumbar harus mengantisipasi sebaik-baiknya.

Masyarakat diharapkan melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

"Patuhi semua ketentuan yang tercantum dalam perda tersebut. Untuk itu mari kita jadikan Protokol Kesehatan sebagai gaya hidup," ucap Asben.

Selain itu, kebijakan pemerintah yang melarang mudik Lebaran 2021 harus dipatuhi demi kebaikan bersama.

"Untuk itu, kepada Dunsanak-dunsanak kita yang ada diperantauan yang berasal dari Sumatera Barat dipesankan untuk tidak pulang kampung dulu, mengingat kasus penularan COVID-19 yang cenderung meningkat," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan tanya jawab oleh masyarakat. Masyarakat mempertanyakan  masalah zonasi PPDB sekolah SMA/SMK dan  Kewenangan SMA dikembalikan ke Kabupaten/Kota. Kemudian masyarakat meminta Pemprov membantu Rumah Tahfidz yang ada di Kota Sawahlunto. Ada juga permintaan masyarakat terhadap pemekaran Desa Muaro Kalaban.

Kita Peduli!

Menjawab itu semua, Asben menyatakan bahwa Pendidikan merupakan salah satu upaya yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mencerdaskan masyarakat di daerah, sebagai salah satu bagian dari penyelenggaraan pendidikan perlu adanya penerimaan peserta didik baru yang terintegrasi dan komprehensif serta sesuai dengan kondisi daerah.

Penerimaan peserta didik baru yang terintegrasi dan komprehensif serta sesuai dengan kondisi daerah untuk tahun 2021 didasarkan ada Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 menyatakan PPDB 2021 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

"Permendikbud tersebut mengatur PPDB 2021 untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui beberapa jalur pendaftaran yakni zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orangtua/wali, dan prestasi kecuali untuk jenjang SD," terang Asben.

Sementara, seleksi calon peserta didik baru tingkat SMK memiliki jalur pendaftaran yang berbeda. PPDB melalui jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemda.

Domisili berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB 202, antara lain jalur zonasi. Yaitu :

- Jalur Zonasi SD paling sedikit 70 persen dari daya tampung sekolah
- Jalur Zonasi SMP paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah
- Jalur Zonasi SMA paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah.

Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemda sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Namun penetapan tersebut harus memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

Menurut Asben, kewenangan SMA untuk dikembalikan ke Kabupaten/kota, itu urusan Pemerintah Pusat. Daerah hanya menjalankan amanat yang buat oleh Pemerintah. Pemerintah Provinsi akan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Sementara untuk Pendirian rumah tahfidh dari masyarakat sangat perlu mendapat dukungan dari Pemda Kab/Kota dan Provinsi, untuk itu perlu melibatkan masyarakat secara totalitas dalam menghimpun pembiayaan rumah tahfidz.

"Untuk Persoalan pemekaran desa harus dilakukan dengan aturan dan prosedur yang digariskan oleh regulasi. Harus ada persyaratan pemekaran dalam pemenuhan syarat desa tersebut untuk dimekarkan," ujarnya lagi.

Pada kesempatan itu, Asben Hendri menyerahkan bantuan berupa berupa uang tunai sebesar Rp20 juta dari pemprov Sumbar untuk pembangunan masjid kepada pengurus masjid. (000)

 

 

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2020




      sumbar