Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit saat membuka Sosialisasi Mekanisme Penegakan Hukum Lingkungan di Padang, Kamis (22/11/2018). (Foto: Wahyu)



Wagub Sumbar: Peduli Lingkungan, Jangan Hambat Investasi

PADANG (SumbarFokus)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) sangat mendorong semua elemen masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Namun kepedulian terhadap lingkungan juga jangan sampai menghambat investasi.

"Kepedulian terhadap lingkungan itu harus, banyak yang peduli itu bagus, tapi jangan menghambat investasi masuk ke Sumbar," kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit saat membuka Sosialisasi Mekanisme Penegakan Hukum Lingkungan di Padang, Kamis (22/11/2018).

Dalam acara yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar itu, Nasrul menegaskan bahwa setiap investor yang masuk ke Sumbar patut dilindungi. Ia berharap, tidak ada lagi organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempengaruhi masyarakat untuk menghambat investasi atas nama peduli lingkungan.


Nasrul mencontohkan investasi yang dihambat di Sumbar saat ini, yakni rencana pembangunan Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTB) atau geothermal di Gunung Talang Kabupaten Solok. Semua ini ditolak atas nama peduli lingkungan dari berbagai LSM.

"Contohnya pembangunan geothermal di Kabupaten Solok dihambat-hambat, padahal itu sudah disetujui provinsi sejak lama. Tapi sekarang baru dipermasalahkan. Jangan hanya karena alasan lingkungan investasi ditolak. Kalau ada kejanggalan, itulah tugas bupati/walikota untuk mengawasinya, bukan hanya duduk di kantor," paparnya.

Nasrul juga mengajak setiap elemen masyarakat dan LSM hendaknya bisa bersinkronisasikan dalam penanganan lingkungan hidup, tanpa campur tangan politik dan kepentingan pribadi. Meskipun begitu ia menekankan setiap pembangunan oleh investor harus melihat tata ruang, daya tampung, dan daya dukung.

Dikatakannya, jangan sampai pembangunan atau investasi yang ditanam di Sumbar bermasalah hukum, terutama tidak memenuhi syarat, seperti tidak adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Kelola Lingkungan (UKL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL).

"Investasi itu perlu untuk pembangunan, jangan dipersulit. Apalagi investasi yang ramah lingkungan dan sesuai aturan. Kalau ada investasi yang tidak terbukti bersalah jangan pula menghakimi, apalagi dikait-kaitkan dengan politik," sebutnya.

Wagub Sumbar ini mengungkapkan, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Sumbar saat ini tergolong baik, yakni 76,67. Dengan hasil ini ia mengingatkan agar kepedulian lingkungan terus ditingkatkan. Misalnya melakukan pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana, dan melakukan edukasi ke berbagai lapisan masyarakat.

Kita Peduli!

"Selain melihat peluang investasi, kepedulian terhadap lingkungan perlu ditingkatkan, terutama di tujuh daerah yang dekat dengan bibir pantai. Kemudian setiap pembangunan tanpa Amdal harus dihentikan," tegasnya.

Sementara Kepala DLH Sumbar Siti Aisyah menyebutkan, sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan solusi sekaligus penanganan banyaknya pengaduan terkait lingkungan. Selain itu katanya, juga untuk memberikan perlindungan kepada ASN dalam menangani lingkungan hidup.

Kegiatan ini dihadiri sekitar 70 orang peserta. Baik dari Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, LSM, dan Instansi Pemerintahan terkait lainnya.

"Diharapkan melalui sosialisasi ini terdapat persamaan persepsi untuk menentukan hukum, terutama juga adanya kekhawatiran atas pengaduan yang bukan substansi lingkungan hidup," pungkas Siti. (005)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2021