Wagub Sumbar Nasrul Abit Pencegahan Korupsi dan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 di Padang Rabu (20/3/2019). (Foto: Wahyu)


Pemerintahan

Wagub Sumbar Ingatkan Kepala Daerah Agar Tak Jual-Beli Jabatan

PADANG (SumbarFokus)
Isu jual-beli jabatan menjadi "gorengan" panas di sejumlah media belakangang ini. Operasi Tangkat Tangan (OTT) yang menimpa tokoh nasional, menjadi reminder bagi para pejabat dan kepala daerah agar berhati-hati dalam berbuat, mengambil, atau menerima suatu kebijakan.
 
Terkait hal tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit mengingatkan agar semua pejabat di lingkungan Pemprov dan kepala daerah di kabupaten/kota tidak melakukan korupsi dalam bentuk apapun, apalagi ikut dalam jual-beli jabatan, seperti SPJ fiktif dan transaksi keuangan lain sebagai contohnya.
 
"Saya ingatkan jangan ada yang bermain jual-beli jabatan, agar Sumbar bersih dari segala tindak korupsi," tegas Nasrul, baru-baru ini.
 
Menurutnya, pencegahan korupsi sangat penting dilakukan lebih optimal, secara bersama dan sinergis dengan kementerian, lembaga hukum, pemerintah daerah, dan Komisi Pemberdayaan Korupsi (KPK).
 
Nasrul menyebutkan, strategi nasional pencegahan korupsi fokus pada tiga sektor yang paling banyak indikasi korupsi, di antaranya perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum, serta reformasi birokrasi.
 
"Meskipun semua itu tergantung kepala daerah masing-masing, tapi sudah tidak zamannya lagi SPJ fiktif, apalagi sengaja ingin menjerumuskan pimpinan. Apabila ada staf saja yang terkena masalah hukum, kita sangat prihatin," ujar Nasrul.
 
Diterangkan Nasrul, dalam perizinan dan tata niaga bisa difokuskan pada perbaikan diinternal pemerintah maupun pelaku usaha. Tujuannya memberikan kemudahan berusaha dan investasi, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Sumbar.
 
Kemudian fokus keuangan negara perlu adanya transparansi dan akuntabilitasi pengelolaan keuangan negara. Misalnya pentingnya peningkatan profesionalisme pengadaan barang dan jasa, integrasi data keuangan, maupun integrasi perencanaan anggaran dan kinerja birokrasi.
 
Selanjutnya, untuk penegakan hukum dan reformasi birokrasi, disarankan lebih fokus pada upaya peningkatan profesional aparat penegak hukum, bahkan penguatan sistem informasi penanganan perkara.
 
"Semua itu bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan mengatasi berkembangnya budaya anti korupsi," sebut Nasrul. (005)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018