Ketua DPRD Padang Syafrial Kani dan Walikota Padang Mahyeldi menandatangani berkas-berkas saat Paripurna. (Foto: Ist.)


Pariwara DPRD Kota Padang

Usulan Revisi Ranperda yang Diusulkan Pemko Padang Diterima DPRD

PADANG (SumbarFokus)

Berdasarkan rapat Paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Senin (13/7/2020), tentang pandangan akhir fraksi terhadap usulan revisiRanperda Nomor 6 tahun 2016, disampaikan oleh Ketua DPRD Padang Syafrial Kani bahwa dapat disimpulkan enam fraksi DPRD Padang telah menerima usulan tersebut dengan beberapa ketentuan.
Revisi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan Pemerintah Kota (Pemko) Padang Nomor 6 Tahun 2016 tersebut adalah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Padang.

"Kami mengharapkan pada Pemerintah Kota Padang dalam pengisian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah disepakati harus diisi dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan dalam mengelola OPD tersebut," ujar Ketua DPRD Padang.


Walikota Padang Mahyeldi (kiri) dan Ketua DPRD Padang Syafrial Kani (kanan). (Foto: Ist.)

Menurut Syafrial Kani, ajuan ini membahas tentang adanya harapan masyarakat Kota Padang yang harus diwujudkan oleh OPD tersebut. Dewan sendiri, ditegaskan, akan terus melakukan pengawasan secara maksimal terhadap OPD yang telah terpilih.

Terkait ajuan revisi tersebut, ditegaskan, OPD yang telah disepakati diharapkan diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan di bidangnya dan dipilih secara profesional tanpa ada kepentingan apapun.

Berkas diterima Ketua DPRD Padang. (Foto: Ist.)

Di sisi lain, berdasarkan rapat panitia khusus, terdapat delapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bergabung dan mengalami perubahan yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi tipe A, Dinas Penataan Ruang dan Bangunan menjadi tipe A, dan Dinas Pertanahan menjadi tipe C, Dinas Pangan dan Perikanan menjadi tipe A, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, Dinas Pariwisata tipe A, dan RSUD sebagai UPTD khusus di bawah Dinas Kesehatan.

Kita Peduli!

Perubahan SKPD itu sendiri ditujukan untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat Kota Padang dengan harapan SKPD yang telah disahkan tersebut dapat menjalankan visi dan misi pembangunan Kota Padang ke depannya.

Walikota Padang Mahyeldi diwawancara wartawan usai Paripurna. (Foto: Ist.)

Dalam kesempatan yang sama, Walikota Padang Mahyeldi mengatakan akan mencarikan solusi dan pertanggungjawabannya untuk meningkat pembangunan Pemko Padang ke depannya agar lebih lancar. Setelah perubahan Ranperda Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Padang oleh DPRD dan Gubernur Sumbar disetujui, Mahyeldi menegaskan harapan agar keberadaan unsur legislasi ini dapat memberikan pelayanan terbaik dari pemko padang ke masyarakat. (002)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2020




      dprd-kota-padang