Suasana Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi Provinsi Sumbar di ruang rapat DPRD Sumbar, Selasa (1/10/2019) (Foto: Miftahul Ilmi)


Parlementaria

Untuk Pertama Kalinya Hari Jadi Provinsi Sumbar Diperingati

PADANG (SumbarFokus)

Untuk pertama kalinya, Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) diperingati dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar yang dipimpin Ketua Sementara DPRD Sumbar Desrio Putra, Selasa (1/10/2019).

Desrio menerangkan, ditetapkannya tanggal 1 Oktober 1945 sebagai titik tolak terbentuknya Provinsi Sumbar dilatarbelakangi oleh momentum sejarah, yaitu dilaksanakannya Rapat Komite Nasional Indonesia-Sumatera Barat (KNID-SB) yang saat itu dikenal sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang memutuskan pengambilalihan Keresidenan Sumbar dari Jepang yang tidak mau menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintah RI yang telah memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Ia mengatakan, sejalan dengan keputusan rapat KNID-SB tersebut, para pemuda Sumbar yang dipimpin M. Syafe'i, DR. M. Djamil, dan Rasuna Said merebut kekuasaan pemerintahan Keresidenan Sumbar dari pendudukan Jepang.


"Dengan memperhatikan nilai-nilai dan semangat hereotisme yang terkandung dari kejadian yang berlangsung pada 1 Oktober 1945 tersebut, maka DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) menyepakati 1 Oktober 1945 tersebut sebagai titik tolak terbentuknya Sumbar sebagai sebuah kesatuan daerah dan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," jelasnya.

Desrio menilai perlunya diberikan apresiasi dan penghargaan kepada anggota DPRD Provinsi Sumbar periode 2014-2019 dan Pemprov Sumbar yang berhasil menetapkan Perda tentang Hari Jadi Provinsi Sumbar.

"Kita semua perlu menyadari juga bahwa penetapan Hari Jadi Provinsi Sumbar telah melalui perjalanan panjang dan perdebatan yang alot karena banyaknya perbedaan pandangan terhadap momentum yang tepat untuk dijadikan sebagai titik tolak Hari Jadi Provinsi Sumbar," ulasnya.

Tak hanya itu, ia menuturkan di usia Sumbar yang ke-74 ini, masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan untuk menjadikan Sumbar lebih baik dan lebih maju.

"Angka kemiskinan sebesar 6,55 persen dinilai masih tinggi meskipun sudah berada dibawah rata-rata nasional. Demikian juga disparitas pembangunan daerah masih cukup tinggi. Sampai saat ini masih ada daerah tertinggal di Sumbar," ujar Desrio.

Ia berharap peringatan hari jadi Sumbar ke-74 tahun 2019 menjadi momentum percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Hendaknya kita jadikan momen ini untuk meningkatkan percepatan pembangunan daerah serta meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan di semua daerah kabupaten/kota di Sumbar," harapnya.

Di tempat yang sama, Pakar Sejarah Islam Univeraitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang Yulizal Yunus mengatakan penetapan Hari Jadi Provinsi Sumbar telah berdasarkan pertimbangan yang kuat. 

"Penetapan Hari Jadi Sumbar banyak dilihat dari sejarah besar negeri ini, di mana Sumbar dikenal sebagai negeri seribu ulama. Dengan ditetapkannya Hari Jadi Sumbar ini, maka kita semakin memiliki jati diri dan identitas diri untuk kita pelihara dan dikembangkan ke arah kemajuan daerah dan masyarakat," tutur Yulizal Yunus. (013)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




      legislatifsumbar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *