Yusbir “Yus” Datuak Parpatiah. (Foto: Ist.)


Tuntunan

Tungku Tigo Sajarangan Penopang Adat dan Budaya Minangkabau, Ini Paparan Angku Yus Datuak Parpatiah

BUKITTINGGI (SumbarFokus)

Menggali perihal peningkatan kapasitas pemangku adat, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar  bimbingan teknis (bimtek) bertema Peran Tungku Tigo Sajarangan dalam Menopang Adat dan Budaya, di Bukittinggi.

Dalam kegiatan tersebut, Disbud Sumbar menghadirkan beberapa narasumber. Salah seorangnya adalah Yusbir “Yus” Datuak Parpatiah, yang secara dalam memaparkan materi berjudul Peran Tungku Tigo Sajarangan dalam Deviasi Kultural Generasi Muda.

Menurut Angku Yus Datuak Parpatih, peran tungku tigo sajarangan sesungguhnya masih dipakai dalam pemerintahan modern saat ini.


“Ada tiga komponen lembaga yang menyusun organisasi nagari. Pertama, walinagari di kenagarian, kedua kerapatan adat atau lembaga adat di balairuang, dan ketiga lembaga muna atau majelis ulama nagari di masjid, atau ada juga yang menyebutnya: adat, syarak, dan undang,” terang Angku.

Tungku tigo sajarangan sendiri, atau disebut juga tali tigo sapilin, dikatakan Angku, adalah tiga komponen dijalin menjadi satu kesatuan yang selaras seimbang dan serasi.  Sekarang disebut juga sebagai three-in-one  atau tiga dalam satu.

“Sebagai jalur terakhir pemerintahan nasional, walinagari dalam menjalankan undang-undang hendaklah  bijak dalam penerapannya, tidak melanggar rambu-rambu agama dan adat. Sebaliknya, fatwa Islam dan suara adat tidak boleh menyeberang pemerintah,” tambahnya.

Dibandingkan dalam sistem Kerajaan Pagaruyuang dulu, kekuasan raja tidak mutlak. Kebijakan merupakan kebijakan bersama dari tiga penguasa yang disebut Rajo Tigo Selo, yaitu Rajo Alam di Pagaruyuang, Rajo Adat di Buo, dan rajo ibarat di Sumpukudus. Setiap kebijakan raja hendaklah melalui pertimbangan raja yang berdua, sesuai dengan azas adat dan syarak.

Dicontohkan, pernah Cindua Mato, anak tiri Raja Alam (bundo kanduang), diadili karena menculik Puti Bonsu dari Sungai Ngiang. Raja Alam membela anak tirinya itu. Cindua Mato bebas karena membela diri sendiri.

Merunut adat dan melihat contoh ini, demi terwujudnya azas tungku tigo sajarangan di Sumbar, ditekankan oleh Angku, pihak ulama dan ninik mamak harus berbuat sesuatu untuk menyokong setiap program pemerintah. 

Kita Peduli!

Alim ulama harus gencar memfatwakan protokol kesehatan di masyarakat, misalnya, untuk mengajak masyarakat agar patuh protokol kesehatan terkait kondisi wabah yang ada. Seorang angku imam perlu memperlihatkan dirinya sedia divaksin, sehingga umat akan mengikuti.

“Sebagai manusia Minangkabau, kita tidak bisa lepas dari kungkungan tiga hukum. Sebagai warga Negara, harus loyal kepada pemerintah yang sah; sebagai muslim, harus taat menjalankan syariat; dan sebagai orang Minangkabau haruslah tunduk kepada hukum adat yang berlaku. Tanpa mematuhi ketiga hukum tersebut, tidak akan selamat. Melawan pemerintah berarti makar, melawan syariat disebut mungkar, dan melawat adat dikatakan engkar. Kalau negara punya penjara sebagai sanksi, Islam punya neraka sebagai azab, dan melanggar adat ada sanksi sosial dan tersiksa batin,” urai Angku.

Ditekankan, mematuhi aturan tungku tigo sajarangan adalah kewajiban orang Minangkabau.

“Tidak boleh timpang.  Tungku yang tidak sama tinggi, periuk akan rebah. Tali yang tidak sama tegang akan rapuh kemudian putus,” sebutnya.

Di sisi lain, diketahui, Dirjen Kebudayaan melalui Dinas Kebudayaan Sumbar saat ini memang giat mengadakan revitalisasi kedudukan ninik mamak sebagai pemangku adat di nagari dalam upaya memperkuat posisi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di masyarakat Minangkabau.

Dalam kesempatan itu, Angku juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Agam yang saat ini tengah memrogramkan tiga unsur pendidikan masyarakat yaitu pidato adat, hafiz Al-Qur’an, dan Bahasa Inggris. Menurut Angku, hal ini sesuai dengan upaya untuk menopang adat dan budaya Minangkabau.

Dibuka oleh Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar Gemala Ranti, bimtek peningkatan kapasitas pemangku adat ini sendiri berlangsung tiga hari (11-13 Oktober 2021) dan diikuti oleh para niniak mamak dan bundo kanduang dari Kabupate Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh, Sumbar. (003)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2021




      sumbar