Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina. (Foto: Ist.)


Lain-lain

Tolak Subsidi Minyak Goreng Dicabut, Nevi Zuairina Minta Bulog Diberi Wewenang Utama Pendistribusian

JAKARTA (SumbarFokus)

Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menyayangkan kebijakan pemerintah yang menghentikan program subsidi minyak goreng curah mulai 31 Mei 2022. Selanjutnya, harga minyak goreng curah diserahkan pada mekanisme pasar.

Menurut Nevi, kebijakan itu akan berpotensi membuat harga minyak goreng kembali mahal atau lebih dari Rp14.000 per liter.

Nevi mengatakan, pencabutan subsidi atas minyak goreng curah memiliki dampak yang cukup besar bagi kelompok masyarakat bawah dan Usaha Mikro Kecil (UMK). Untuk itu, ia menyarankan pemerintah membangun suatu mekanisme subsidi baru dengan menyertakan BUMN seperti Bulog dalam pelaksanaanya, sehingga dapat diawasi dan dikendalikan.


“Untuk semakin memudahkan pengawasan, seluruh rantai distribusi minyak goreng curah maupun kemasan sederhana lebih baik di bawah kendali Bulog. Sebab, selama ini model subsidi minyak goreng diserahkan pada swasta. Hal ini menyebabkan rantai distribusi masih panjang. Jadi, Bulog ke depannya harus bermain maksimal. Bulog harus diberi kewenangan lebih dan infrastruktur pergudangan harus ditambah hingga menjangkau seluruh wilayah,” urai Nevi, baru-baru ini.

Legislator asal daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat II itu juga meminta agar penyaluran subsidi, termasuk minyak goreng, menggunakan Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Data Usaha Mikro Kecil (UMK) Kementerian Koperasi serta UKM yang mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

“Saya mengamati, akibat pencabutan subsidi, rumah tangga menengah ke bawah harus lebih banyak berhemat lantaran biaya kebutuhan pokok naik. Kondisi ini sangat menekan masyarakat di saat pemulihan pendapatan 40 persen kelompok terbawah tidak pulih secepat kelompok atas. Setiap ada pencabutan subsidi, yang tertekan adalah mereka yang rentan,” tukas Nevi.

Oleh karena itu, politisi PKS itu menegaskan penolakannya terhadap pencabutan subsidi minyak goreng. Ia juga meminta agar pemerintah memberi kewenangan utama kepada Bulog dalam menyalurkan minyak goreng subsidi, bukan lagi kepada swasta sehingga pengawasan dapat jelas dan terukur di seluruh Indonesia.

“Semoga pemerintah dapat lebih melihat kondisi rumah tangga mayoritas masyarakat Indonesia yang semakin hari semakin kesulitan dalam mengendalikan keuangan rumah tangganya akibat hampir semua komoditas pangan maupun non-pangan mengalami kenaikan. Ketepatan kebijakan termasuk kebijakan tata niaga minyak goreng ini sangat signifikan terhadap rakyat karena komoditas ini menjadi kebutuhan pokok pada sisi rumah tangga maupun industri makanan dan minuman,” tutup Nevi Zuairina. (000/NZ)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2021




      legislatif