Presiden Joko Widodo saat Groundbreaking Jalan Tol Padang – Pekanbaru Tahap I (Padang – Sicincin), 9 Februari 2018 yang lalu. (Ist)



Tol Padang - Pekanbaru Masih Terhambat Ganti Rugi Lahan

PADANG (SumbarFokus)

Persoalan ganti rugi lahan menjadi sandungan utama dalam proses kelanjutan pembangunan proyek jalan tol Padang, Sumatera Barat (Sumbar) dengan Pekanbaru, Riau yang telah hampir setahun lamanya usai dilakukan ground breaking oleh Presiden Joko Widodo.

Hal ini terungkap dalam rapat kelanjutkan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru yang dihadiri Wakil Gubernur Sumbar, Wakil Bupati Padang Pariaman, pihak PT Hutama Karya selaku penghandel proyek dan instansi terkait lainnya di ruang rapat kantor Gubernur Sumbar, Kamis (29/11/2018).

Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengatakan, Presiden dan Menteri PUPR dulunya telah menegaskan jika pembebasan lahan masyarakat harus ganti untung dan bukan ganti rugi. Namun kenyataannya masyarakat justru dirugikan. Pasalnya harga yang dipatok tim aprraisal (penaksir nilai) malah di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).


"Masyarakat tidak menghalangi. Buktinya belum ada ganti rugi saja warga sudah berikan tanahnya. Masyarakat bukan minta ganti karena keinginan tapi sesuai harga pasar," kata Suhatri Bur usai menggelar rapat.

Meski begitu jelas Suhatri Bur, pihaknya tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan jalan tol yang seksi pertamannya dimulai dari Bypass Padang Pariaman-Sicincin dengan panjang 30,4 kilometer.

Pembangunan jalan tol dari Padang Pariaman akan dimulai dari titik 4,2 kilometer hingga 30,4 kilometer. Sebaliknya lahan di titik 0 hingga 4,2 kilometer menunggu keputusan pengadilan. Sebab persoalan penolakan ganti rugi dari warga setempat sudah masuk ranah hukum.

"Ke depan kita harap tidak ada lagi persoalan. Apapun keinginan masyarakat, kita akan akomodir dengan tidak merusak aturan jalan tol itu sendiri," katanya.

Secara prinsip lanjut Suhatri Bur, Pemkab Padang Pariaman akan terus melanjutkan pembangunan jalan tol.

"Kita komit bantu pemerintah pusat dalam pembesan lahan dan sosialisasi. Ini baru penentuan trase, kita telah panggil pemilik lahan," sebutnya.

Kita Peduli!

Diketahui proyek tol pertama di Sumbar ini sebetulnya sudah mulai digiatkan pada 2017 lalu. Saat itu Menteri BUMN Rini Soemarno berkunjung ke Sumbar. Namun pengerjaannya terpaksa dihentikan lantaran ada masalah lahan dan perubahan trase.

Setelah itu pada 9 Februari 2018 Presiden Joko Widodo melakukan ground breaking jalan Tol Padang Pariaman-Pekanbaru. Tapi sejak kedatangan Presiden itu pengerjaan jalan tol belum juga dilakukan.

Pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru akan dilakukan dalam tiga tahap hingga 2023 mendatang. Tahap I menghubungkan Padang-Sicincin sepanjang 28 kilometer. Tahap II menghubungkan Bangkinang-Pekanbaru sepanjang 38 kilometer. Lalu tahap III menghubungkan Sicincin-Bangkinan sepanjang 189 kilometer.

Proyek tol ini akan melibatkan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA). Termasuk soal pembiayaannya. Pembangunan jalan tol juga mengalami sedikit perubahan dengan ditambahnya terowongan untuk memangkas jarak.

Kementerian PUPR menyebutkan, sekitar 30 kilometer jalan tol termasuk terowongan akan menekan pinjaman JICA hingga Rp 9,5 triliun. Sementara total kebutuhan dana untuk menyelesaikan jalan Tol Padang Pariaman-Pekanbaru adalah Rp78,09 triliun. (005)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2021