Kepala DKP Sumbar Yosmeri. (Foto: Ist.)


Olahraga

Tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil di Sumbar, Pengusaha Diimbau Patuhi Perda

PADANG (SumbarFokus)

Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Sumbar telah diberlakukan di Sumatera Barat (Sumbar). Tujuan dari Perda ini, salah satunya, adalah untuk menertibkan para pengusaha dan pihak pengelola pantai yang melakukan kegiatan usaha.

Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit meminta, pengusaha yang memanfaatkan bibir pantai dan pulau yang ada di perairan provinsi itu, melakukan aktivitas usaha dengan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda).

"Untuk itu, hari ini kami kumpulkan mereka para pengusaha dan pihak yang berkepentingan mensosialisasikan Perda ini. Bagi yang tidak memiliki izin agar mengurus perizinannya," ujarnya usai sosialisasi di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Rabu (31/7/2019). 


Selain itu kata Nasrul, pihaknya akan membentuk tim terpadu dengan instansi terkait. Tujuannya agar nanti bisa turun dengan menyisir berapa pulau yang ada di Sumbar.  Salah satunya adalah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

"Saat ini ada sekitar lebih kurang 58 resort di sana. Semuanya harus diawasi, sebab pulau-pulau itu bisa pinjam-pakai. Jadi izinnya diurus. Tapi jika terlarang, agar diberitahukan sehingga jangan sampai terlanjur beirinvestasi," katanya.

Dilanjutkan Wagub, dari 23 pengusaha resort yang datang sudah ada komitmen untuk melakukan pengurusan izinnya. Pihak Pemprov akan duduk bersama terkait pengurusan hal ini. Teutama memberitahukan undang-undangnya agar tidak ada permasalahan dikemudian hari.

"Jadi kami ingin komitmen pengusaha resort untuk perizinan ini," ulasnya.

Kemudian selain perizinan, meminta pihak terkait untuk melakukan pengawasan di laut dan pulau-pulau agar barang terlarang seperti narkoba tidak  masuk ke daerah kepulauan

"Kita akan terus melakukan pengawasan bersama pihak terkait, jika ada laporan masuk barang terlarang itu akan ditindak sesuai aturan yang berlaku," tukasnya.

Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Yosmeri mengungkapkan tujuan adanya perda ini untuk mengatur tata ruang laut agar sesuai dengan fungsi penggunannya, baik itu yang sudah ada maupun rencana ke depan.

"Contohnya, daerah pariwisata, budidaya ataupun lainnya, maka ini akan diatur sesuai dengan kepentingan masyarakat," pungkasnya. (005)

 

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *