Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI melakukani MoU, tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan  Universitas Andalas (Unand). (Foto: Ist.)


Pendidikan

Teken MoU, Unand Bekerjasama dengan Komnas HAM

PADANG (SumbarFokus)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI melakukani MoU, tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan  Universitas Andalas (Unand).  MoU ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik dan Rektor Unand Prof. Yuliandri, Rabu (15/9/2021).  Ahmad Taufan Damanik mengapresiasi keterbukaan dan kesedian Unand untuk melakukan  penadatanganan kerjasama dengan Komnas HAM RI ini, dengan satu harapan besar pada Unand sebagai kampus yang memiliki karakter yang kuat sebagai lembaga kajian dan pendidikan.

“Dalam strategi pengembangan HAM yang disusun oleh Komnas HAM RI memang salah satu pilar penting yang tidak boleh dilupakan salah satunya adalah bekerjasama dengan perguruan tinggi dan pusat-pusat kajian, Semoga kerjasama dengan sinergitas berjalan dengan baik,“ sebut Ahmad Taufan Damanik

Dikatakan, untuk membangun peradaban kita perlu mengembangkan dimensi HAM yang dapat dilakukan melalukan kerjasama antara Komnas HAM RI dengan UNAND melalui berbagai aktivitas penelitian, kajian, atau seminar. Tujuan akhir dari penegakan HAM adalah membangun kemaslahatan manusia yang dapat diperlakukan secara adil dan bermartabat.


Sementara, Rektor Unand Prof. Yuliandri juga menyampaikan, MoU ini adalah salah satu peningkatan kinerja perguruan tinggi yang sangat layak untuk dilakukan. Pada prinsipnya, Komnas HAM dinilai perlu untuk menginformasikan dan juga menyampaikan ke semua stakeholder, perguruan tinggi, atau lembaga lain terkait keberadaan Komnas HAM dan bagaimana hubungan antara lembaga dan termasuk perguruan tinggi.

“Ini salah satu wujud dari proses bagaimana memahami urgensi dari prinsip-prinsip yang dipunyai oleh masing-masing lembaga. Makanya, kami sepakat bahwa MoU bagaimana melakukan koordinasi dan upaya melakukan pemajuan HAM terutama bagi kampus yang diemban dengan misi menajukan tridharma perguruan tinggi, maka itu merupakan salah konsekuensi yang nanti bisa ditampung,“ ujar Prof. Yuliandri.

Salah satu contoh di bidang pendidikan, lanjut Prof. Yuliandri, pada beberapa program studi yang ada di Unand. Di Fakultas Hukum dan prodi FISIP ada materi khusus  yang dimasukan ke dalam mata kuliah. Ini, dikatakan, sebuah kemajuan. 

“Esensi dari MoU dan PKS ini adalah pemajuan HAM melalui tridharma perguruan tinggi. Makanya Unand siap untuk lakukan upaya secara bersama dan siap melakukan aksi-aksi lain yang menuntut dari pengembangan itu,“ sebut Prof. Yuliandri.

Setelah penandanganan MoU dilakukan, kegiatan dilakukan dengan gelaran kuliah umum online bertemakan Situasi HAM di Indonesia dan Peran Komnas HAM RI oleh Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik. Turut hadir dalam kegiatan itu, Wakil Rektor IV  Hefrizal Handra dan Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Sumbar Sultanul Arifin.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan perjanjian kerjasama (PKS) Komnas HAM dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unand tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya di Bidang Hak Asasi Manusia. PSK ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM dengan Dekan FISIP  Dr. Azwar. (000/Unand)


Dekan Fisip,  Azwar mengatakan, kegiatan MoU antara Rektor dengan Ketua Komnas HAM RI merupakan bagian dari payung untuk penandatanganan kerjasama antara FISIP  dengan Komnas HAM Perwakilan Sumbar. 
Setelah ditandatangannya MoU tersebut maka FISIP   dengan Komnas HAM Perwakilan Sumbar secara legal formal sudah bisa menyusun rencana aksi dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan termasuk kegiatan akademik lainya untuk semua jurusan di FISIP.
 “Apalagi dengan tuntutan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) mahasiswa dari semua jurusan di FISIP bisa melakukan magang dan riset di kantor Komnas HAM di Pusat atau Perwakilan di Sumbar,” jelas Azwar
 Begitu pula para dosen bisa berkontribusi dalam merumuskan atau terlibat dalam penyelesaian kasus-kasus HAM yang di perwakilan Sumatera Barat baik itu sebagai akademisi maupun sebagai tenaga ahli. Oleh karena itu, MoU dan PKS ini sangat membantu FISIP dalam mengimplementasikan konsep Merdeka Belajar. (Press Release Humas Unand)

Kita Peduli!

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2021




      sumbar