Aksi demonstrasi pengemudi ojek dalam jaringan (daring) atau online. (Foto: Ist.)


Nasional

Tak Lagi Berdasarkan Zonasi, Penentuan Tarif Ojek Online akan Dikembalikan ke Daerah

JAKARTA (SumbarFokus) 

Perwakilan massa aksi Ojek Online (Ojol) Nusantara Bergerak dengan Kementerian Perhubungan RI sepakat soal pembahasan tarif ojek dalam jaringan (daring) atau online nantinya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing provinsi atau kota, bukan bersifat zonasi.

"Alhamdulillah, Dirjen Perhubungan Darat setuju untuk mengembalikan tarif sesuai daerah masing-masing. Artinya gubernur atau walikota akan menentukan tarif ojek online di daerah masing-masing," kata salah satu perwakilan massa aksi Ojol Nusantara Fadel Balher di depan Kementerian Perhubungan RI, Rabu (15/1/2020).

Menguatkan pernyataan Fadel, Ketua Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono mengatakan dengan adanya kesepahaman terkait tarif bersama pemerintah maka kesejahteraan pengemudi ojek daring di Indonesia diharapkan dapat meningkat.


Ia mengatakan jika penyesuaian tarif dilakukan berdasarkan kemampuan masing- masing daerah baik di tingkat kota maupun provinsi maka akan ada kesesuaian pendapatan yang diinginkan oleh para pengemudi ojek daring.

"Kalau sistem zonasi itu ada yang ngerasa ketinggian atau kerendahan. Kalau disesuaikan dengan per provinsi artinya sudah disesuaikan dengan pendapatan masyarakat di daerah itu," kata Igun.

Selain membahas sistem tarif, para perwakilan aksi Ojol Nusantara Bergerak itu pun berbincang mengenai UU yang dirancang khusus bagi para pengemudi ojek online.

Tidak hanya itu, mereka juga meminta Kemenhub RI untuk mengurus salah satu aplikator ojek online yang sering ditemukan melanggar tarif yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan 348/2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Untuk Aplikasi.

Nantinya para perwakilan dari aksi Ojol Nusantara Bergerak akan mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi V DPR RI untuk membahas UU khusus bagi kemitraan Pengemudi Ojek Online pada 9 Februari 2020.

Pada kesempatan itu, perwakilan Ojek Online Nusantara Bergerak juga bertemu dengan perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk menyampaikan keluhan serupa. (001)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




      nasional