Surat Aspirasi Serikan Pekerja/SErikat Buruh se-Sumbar tentang UU Cipta Kerja, yang dilayangkan oleh Gubernur Sumbar kepada Ketua DPR RI, Kamis (8/102020). (Foto: Ist.)


Lain-lain

Surati Ketua DPR RI, Gubernur Sumbar Sampaikan Aspirasi Masyarakat Tolak UU Omnibus Law

PADANG (SumbarFokus)

Mendengarkan aspirasi masyarakatnya dari kalangan pekerja dan buruh, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno melayangkan surat teruntuk Ketua DPR RI, tertanggal 8 Oktober 2020, dengan Perihal Aspirasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Sumbar tentang Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam surat tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa dengan telah disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR RI pada Senin (5/10/2020), masyarakat Sumbar banyak yang kecewa sehingga timbul berbagai aksi unjuk rasa yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut, terutama dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan aspirasi dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dimaksud, sebut Gubernur dalam surat bernomor 050/1422/Nakertrans/2020 itu.


Diketahui sebelunya, sejak UU Ciptaker disahkan oleh DPR RI, aksi unjuk rasa penolakan terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Sumbar.

Di Sumbar sendiri, aksi digelar di oleh mahasiswa, buruh, dan bekerja, yang mendatangi kantor DPRD Sumbar dan kantor-kantor DPRD lainnya di daerah yang ada di Sumbar, seperti di Lima Puluh Kota dan di Pasaman Barat.

Mahasiswa, dalam aksinya, menegaskan bahwa mereka membela kepentingan rakyat. Seperti mahasiswa yang tergabung dalam aksi di Pasaman Barat, Kamis (8/10/2020), menyatakan bahwa mereka melihat negara tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. (000/002)

 

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2020




      sumbar