Gubernur Sumbar Mahyeldi (kiri) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sumbar tahun 2021 dari staf ahli BPK RI, Novian Herodwijanto (kanan), dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Jumat (20/5/2022). (Foto: Ist.)


Pemerintahan

Sumbar Raih Opini WTP Sepuluh Kali Berturut-turut

PADANG (SumbarFokus)

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesepuluh kalinya berturut-turut atas laporan keuangan tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sumbar tahun 2021 itu digelar dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Jumat (20/5/2022). 

LHP itu diterima Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Ketua DPRD Sumbar Supardi. 


Gubernur Mahyeldi mengucapkan terimakasih kepada BPK RI yang telah memberikan penghargaan dalam bentuk predikat Opini WTP terhadap pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2021 yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional.

Gubernur juga mengucapkan terimakasih atas kinerja seluruh ASN Pemprov Sumbar yang telah bekerja maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga dalam mengelola dan melaporkan penggunaan keuangan daerah. 

"Kita patut bersyukur atas prestasi tertinggi di bidang pengelolaan keuangan yang diberikan BPK RI. Dalam hal ini kita berhasil mempertahankan lagi untuk kesepuluh kalinya berturut-turut sejak tahun 2012 sampai tahun 2021," ungkap Mahyeldi.

Gubernur memerintahkan kepada seluruh kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar untuk menjalankan tugasnya secara optimal dan selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Segera laksanakan tindak lanjut temuan pada kesempatan pertama melalui koordinasi dengan inspektorat provinsi dan harus tuntas paling lama 60 hari ke depan," tegas Gubernur Mahyeldi. 

Gubernur juga menginstruksikan seluruh staf OPD di lingkup Pemprov Sumbar untuk mereview catatan-catatan yang diberikan oleh BPK RI. Sehingga, catatan-catatan tersebut dapat diminimalisir pada tahun yang akan datang. Untuk catatan-catatan tersebut, Gubernur Mahyeldi meminta agar dituntaskan paling lama 50 hari.


Gubernur berharap laporan hasil keuangan ini dapat dilakukan secara sungguh-sungguh dan serius untuk membantu fungsi pengawasan dan penganggaran serta meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. 

Mendukung hal tersebut, staf ahli BPK RI, Novian Herodwijanto menyampaikan, Pemprov Sumbar diberi tugas untuk membantu kabupaten dan kota di Sumbar dalam mengkolektifkan pelaporan kegiatan-kegiata.

Terkait hal tersebut, Gubernur Mahyeldi berharap Kepala BPK RI untuk memberikan dukungan penuh agar pemprov dapat melaksanakan tugas dengan baik seperti yang diamanatkan oleh nmenteri dalam Negeri.  

“Sehingga, peran yang dilakukan Pemprov Sumbar dapat membantu dan diterima secara baik oleh kabupaten dan kota,” kata Mahyeldi.
 
Dalam rapat tersebut turut hadir Ketua DPRD Sumbar Supardi, Sekretaris DPRD Raflis, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar Hansastri, Kepala BPK Wilayah Sumbar Yusnadewi, unsur forkopimda, beserta seluruh kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar. (000/Sumbar)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2021