Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno saat membuka acara Semiloka dan Focus Group Discusion (FGD) API dan PRB, di Padang, Rabu (16/1/2019). (Foto: Wahyu)



Sumbar Pakai Kajian Geologi Hidrometeorologi untuk Pembangunan Daerah

PADANG (SumbarFokus) - Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) termasuk wilayah yang sangat rentan terjadinya bencana. Maka pemangku kebijakan perlu mempertimbangkan kebijakan dalam menentukan tata ruang dan pembangunan daerah terhadap kerentanan serta risiko bahaya geologi hidrometeorologi.

Ini dikatakan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, kepada SumbarFokus. "Kita direkomendasikan integrasi dari Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Tapi kita perlu bentuk konkretnya agar bisa jadi dasar kebijakan nantinya," katanya.

Pernyataan itu kata Irwan, juga disampaikannya saat membuka Semiloka dan Focus Group Discusion (FGD) API dan PRB, terhadap Kebijakan Aglomerasi untuk Perencanaan Wilayah Pesisir Metropolitan PALAPA bersama pemangku kebijakan di Auditorium Gubernuran di Kota Padang, Rabu (16/1/2019).

Saat itu Irwan menyebutkan bahwa bahaya geologi dan hidrometeorologi sebenarnya tidak hanya pada daerah pesisir saja.


Dikatakannya, bahaya geologi dan hidrometeorologi juga berlaku bagi daerah dataran tinggi yang terancam longsor dan banjir saat curah hujan ekstrem.

Tahap awal pembahasan risiko daerah pesisir ini patut untuk diapresiasi karena tujuh kabupaten dan kota di Sumbar memang berada dalam zona bahaya. Hasilnya nanti akan kita jadikan pedoman dalam pengembangan pembangunan daerah," ujarnya.

Sementara Ketua Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Dr Harkunti P Rahayu menyebut, daerah pesisir menjadi fokus dibahas. Pasalnya lebih berisiko terdampak bencana, sehingga sangat diperlukan langkah yang tepat untuk antisipasi pengurangan resiko bencana terhadap perubahan iklim di daerah tersebut.

Ia juga menyebutkan, semiloka yang diadakan merupakan upaya untuk mensosialisasikan dan memaparkan gambaran umum terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun berbagai isu terkait penelitian itu kata dia, seperti, status wilayah Palapa baik tingkat lokal maupun nasional, serta upaya integrase PRB dan API kedalam perencanaan penelitian.

Sejumlah pakar ikut memberikan pemikiran dalam Semiloka ini yang hasilnya disimpulkan menjadi sebuah rekomendasi untuk bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, terutama di Sumbar,” ujarnya. (005)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018