Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat membuka Rakor Forum Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak se-Sumatera 2018 di Padang, Selasa (20/11/2018). (Foto: Wahyu)


Hukum

Sumatera Bersinergi Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

PADANG (SumbarFokus)

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di berbagai wilayah di Indonesia terus terjadi, bahkan cenderung meningkat. Faktor terjadinya kasus ini juga beragam, terutama perempuan dan anak dianggap golongan manusia yang lemah.

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (FP3A) se-Sumatera 2018 di Padang, Selasa (20/11/2018).

“Perempuan dan anak dijadikan objek kekerasan, karena mereka dianggap lemah. Padahal karena lemah itulah seharusnya dilindungi, bukan dilakukan kekerasan,” kata Irwan yang akrab dipanggil IP ini.


Dalam Rakor FP3A bertemakan "Bersinergi untuk Memaksimalkan Sumber Daya dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak" itu, Irwan menegaskan bahwa sejatinya wilayah Sumatera harus bersinergi memerangi kekerasan. Apalagi menurutnya hak laki-laki dan perempuan atas fitrah yang setara seharusnya tanpa adanya deskriminasi dan kekerasan.

Menurutnya, memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak merupakan suatu keniscayaan yang wajib diaktualisasikan. Sebab itu pula baginya seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, aparat keamanan atau hukum, semestinya harus memberikan pengembangan serta perhatian kepada perempuan dan anak.

“Perempuan dan anak itu harapan masa depan bangsa, sebab jika perempuan hancur maka martabat bangsa akan goyah, dan jika masa depan anak dibiarkan maka masa depan bangsa juga akan sirna. Meskipun ada yang bukan warga kita, tetap wajib kita lindungi,” jelas Irwan di hadapan seluruh perwakilan provinsi di Sumatera.

Lebih lanjut Irwan memaparkan, Rakor FP3A se-Sumatera ini untuk mencari titik temu serta komitmen bersama dalam menanggulangi berbagai persoalan perempuan dan anak. Salah satunya membuat perjanjian antar provinsi di Sumatera untuk bersinergi dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selain itu dikatakannya, Rakor FP3A se-Sumatera ini lebih menekankan pengangkatan kasus-kasus penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera. Tujuannya agar setiap daerah bisa menjadi contoh-contoh dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak.

“Kali ini Sumbar menjadi tuan rumah Rakor FP3A se-Sumatera, sebab kita menginginkan adanya kesetaraan hak, baik laki-laki maupun perempuan. Kita sadari praktek kekerasan itu sampai kapanpun pasti ada, tapi paling tidak kita menimalisirnya, sebab perempuan harus diayomi, dan anak harus dilindungi,” papar Gubernur Sumbar ini.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sumbar Ratna Willis mengungkapkan, dalam Rakor FP3A ini bukan hanya membahas trafficking (perdagangan manusia), tetapi juga persoalan LGBT, narkoba, kekerasan, bahkan terkait pemenuhan hak anak.

“Dalam setahun terakhir sekitar 500 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Sumbar, meningkat dari tahun lalu karena berbagai faktor. Makanya dalam Rakor FP3A ini kita sarankan tidak boleh mengirim tenaga kerja pembantu rumah tangga, untuk menimalisir kasus kekerasan. Jika ada kasus tentu kita bersinergi,” papar Ratna.

Selain tentang perempuan kata Ratna, juga akan dibahas pemenuhan hak anak. Dia menyebutkan bahwa sebelumnya ada 31 hak anak dan kemudian dikerucutkan menjadi 24 hak. Semua hak anak itu semestinya harus dipenuhi oleh pemerintah yang bekerjasama dengan organisasi perangkat daerah (OPD).

“Dari pemerintah pemenuhan hak anak ini terkait ruang publik bagi anak, baik sarana dan prasarana layak anak. Tapi bagi keluarga perlu adanya penguatan keluarga, dan sudah ada Perda-nya, agar hak anak terpenuhi. Kalau keluarga rapuh akibat ekonomi, sosial, budaya, dan perceraian, hak anak otomatis terabaikan,” ujar Ratna mengakhiri penjelasannya. (005)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018