Kepala Sekolah SMK 2 Padang Rusmadi memberikan keterangan pada pers, Jumat (22/1/2021). Ikut hadir Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri dan Kepala Diskominfo Sumbar Jasman Rizal. (Foto: YEYEN)


Pendidikan

Soal Siswi Nonmuslim SMK Disuruh Berjilbab, Ini Kata Kadisdik Sumbar dan Klarifikasi Kepsek

PADANG (SumbarFokus)

Viral baru-baru ini, muncul video adu argumen antara walimurid dengan pihak sekolah, yang kemudian diketahui SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat (Sumbar), mengenai kewajiban bagi siswi yang bersangkutan untuk mengenakan jilbab, sedangkan si siswi tidak beragama Islam.

Dilihat SumbarFokus.com, Jumat (22/1/2021), video diunggah oleh akun Facebook Elianu Hia, yang mengatakan bahwa ia dipanggil pihak sekolah karena anaknya tidak mengenakan jilbab.

Lagi di sekolah smk negri 2 padang,,saya di panggil karna anak saya tdk pakai jilbab,,kita tunggu aja hasil akhirnya,,saya mohon di doakan ya, Demikian Elianu menulis status di akun media sosial, yang dilihat Jumat itu.


Dengan berkembangnya isu ini di tengah masyarakat, hingga menjadi viral, Dinas Pendidikan Sumbar bereaksi cepat. Dinas langsung menugaskan tim, yang dikomandani oleh Kabid SMK, untuk melakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap pihak sekolah.

“Yang terjadi di SMK 2 masih dalam aturan pihak sekolah. Jika sudah keluar dari aturan, tentu Saya ambil sikap tegas. ... Tidak ada maksud dari sektor pendidikan untuk melakukan atau memberikan sikap, apalagi yang bentuknya pemaksaan. Saya tegaskan, tidak ada satupun aturan yang mengizinkan untuk itu,” Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri memberi pernyataan, saat jumpa pers membahas permasalahan ini dengan media, Jumat (22/1/2021).

Dikatakan Adib, masalah berpakaian di sekolah, dalam hal ini SMK, sebenarnya sudah jelas sejak beberapa tahun yang lalu, jauh sebelum kewenangan SMK berpindah ke Provinsi. Menurutnya, tidak ada siswi non muslim yang tidak nyaman dengan aturan, tidak ada yang merasa terintimidasi.

“Saya melihat, topiknya adalah bagaimana ada keseragaman, bukan unsur pemaksaan untuk pakai jilbab. Terbukti, yang nonmuslim lain memakai. Nyaman mereka. Ini diwariskan dari kewenangan Kota Padang, karena dulu ada peraturan demikian,” tambah Adib.

Adib menilai, jika permasalahan ini ingin diajukan oleh pihak walimurid ke Komnas HAM, materi yang ada masih tidak jelas, karena permasalahan yang terjadi pada orang tua siswa baru proses mediasi, yaitu proses antara guru BK dengan orangtua. Dia menyayangkan alur yang sudah tercipta, karena seyogyanya orangtua melapor dulu ke kepala sekolah. Sedangkan dalam kejadian ini, kepala sekolah sendiri mengaku belum pernah bertemu dengan walimurid terkait.

Namun demikian, ditekankan lagi, pihaknya masih mendalami apa yang terjadi di SMK Negeri 2 melalui tim yang telah diutus.

Kita Peduli!

“Kita beritikad baik saja. Kita cari solusi yang terbaik,” imbuhnya.

Ditegaskan juga, ia memerintahkan kepada sekolah yang bersangkutan agar memberi jaminan kepada si anak untuk tetap bisa bersekolah seperti biasa dan tidak ada diskriminasi terhadap siswa didik manapun.

Kepala sekolah SMK Negeri 2 Padang: Saya menyampaikan permohonan maaf

“Selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Padang, Saya menyampaikan permohonan maaf,” demikian pernyataan Kepala SMK Negeri 2 Padang Rusmadi, dalam jumpa pers Jumat itu.

Rusmadi mengaku perlu menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Dijelaskan, sekitar pukul 10.00 WIB, kejadian bermula ketika orangtua yang bersangkutan datang ke sekolah, bertemu dengan guru BK dan Wakil Kepala Sekolah.

Rusmadi menyebutkan, tidak ada paksaan dari pihak sekolah terhadap si anak untuk mengenakan jilbab. Namun demikian, dia mengaku telah terjadi kesalahan dalam melaksanakan proses di sekolah, seperti kejadian yang muncul sekarang ini.

Terkait kondisi siswi nonmuslim, Rusmadi mengungkapkan ada sebanyak 46 siswi nonmuslim di SMK 2 Padang, dimana 45 orang siswa selama ini telah mengenakan jilbab dan mengaku nyaman sehingga selama ini tidak gejolak muncul.  

Kepada SumbarFokus.com, Rusmadi mengatakan bahwa pihaknya selama ini juga memperlakukan siswa secara adil, mendidik tanpa pandang bulu.

“Kami selama ini, selalu mendidik anak sama rata. Kami tidak membeda-bedakan, apalagi soal agama. Apapun latar belakang anak, kami memberikan didikan kepada semua,” ujarnya.

Dengan berkembangnya permasalahan ini, pihak SMK 2 Padang masih menunggu hasil pendalaman yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Sumbar, termasuk soal nasib sang kepala sekolah.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumbar Jasman Rizal, yang turut hadir dalam jumpa pers tersebut, juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar, melalui Dinas Pendidikan, tidak ada mengeluarkan aturan yang menyatakan bahwa nonmuslim wajib berpakaian muslim atau muslimah.

“Provinsi tidak punya aturan seperti itu. Ini harus ditekankan, “ sebut Jasman. (003)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2020




      sumbar