Ketua MUI Pusat M Cholil Nafis. (Foto: Ist.)


Nasional

Soal Legalisasi Miras, Ketua MUI Pusat: Hasil Investasi Tak Sebanding dengan Rusaknya Bangsa Ini!

JAKARTA (SumbarFokus)

Dengan tegas, Ketua Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat M Cholil Nafis menyatakan bahwa dirinya menolak adanya investasi industri minuman keras beralkohol di beberapa provinsi.

"Saya secara pribadi menolak terhadap investasi miras meskipun dilokalisir menjadi empat provinsi saja," ujar dia, Senin (1/3/2021).

Menurutnya, pembukaan industri miras akan memberikan keuntungan kepada segelintir orang namun akan menimbulkan kerugian besar bagi masa depan rakyat. Oleh karena itu, jika pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat, maka kebijakan ini harus dicabut. Cholil yakin, investasi ini tidak menguntungkan untuk masa depan rakyat, bahkan yang ada adalah mudarat bagi investasi umat.


"Karena kita larang saja masih beredar, kita cegah masih lolos, bagaimana dengan dilegalkan apalagi sampai eceran dengan dalih empat provinsi, tapi, kan, nyebar ke provinsi lain, karena hasil investasi tak sebanding dengan rusaknya bangsa ini," tegas dia lagi.

Selain itu, Cholis menekankan bahwa kearifan lokal tidak bisa dijadikan sebagai dalih untuk melegalkan minuman keras (miras).

"Tidak bisa atas nama kearifan lokal atau sudah lama ada, maka dipertahankan," sebutnya.

Senada, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas juga mengkritik kebijakan pemerintah membolehkan industri minuman keras.

"Kebijakan ini tampak sekali bahwa manusia dan bangsa ini telah dilihat dan diposisikan oleh pemerintah dan dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi," kata dia.

Ia memandang, kebijakan pemerintah membuka aliran investasi untuk industri miras lebih mengedepankan kepentingan pengusaha daripada kepentingan rakyat.

Kita Peduli!

"Fungsinya sebagai pelindung rakyat tentu tidaklah akan memberi izin bagi usaha-usaha yang akan merugikan dan merusak serta akan menimbulkan kemafsadatan bagi rakyatnya," kata dia.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken pada 2 Februari 2021, industri minuman beralkohol dan minuman keras beralkohol merupakan bidang usaha yang bisa diusahakan oleh semua penanam modal yang memenuhi persyaratan.

Dalam lampiran peraturan presiden yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu disebutkan, penanaman modal baru untuk industri minuman keras mengandung alkohol dan minuman mengandung alkohol bisa dilakukan di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. (001)


 

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2020




      agamanasional