Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit membuka Rapat Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Sumbar 2019, di Padang, Jumat (15/2/2019). (Foto: Wahyu)


Pariwara Pemprov Sumbar

Siswa SMK Didorong Manfaatkan BLK untuk Tingkatkan Keahlian

PADANG (SumbarFokus)

Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit terus mendorong dinas pendidikan agar setiap siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengikuti pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) sebelum kelulusan agar kelak tamatan SMK tidak semakin menambah jumlah pengangguran.

"Jangan sampai lulusan SMK selama ini, banyak yang tidak punya keahlian. Sebab, tentu yang diterima industri lulusan yang siap kerja," ujar Nasrul beberapa waktu lalu di Padang.

Selain itu, mantan Bupati Pesisir Selatan dua periode ini juga mengharapkan tujuh BLK yang ada di Sumbar bisa dimanfaatkan agar bisa menampung pelatihan bagi siswa SMK. Jika ketujuh BLK beroperasi dengan baik, siswa SMK bisa melakukan pelatihan sesuai minat mereka, bahkan sesuai dengan permintaan nagari maupun desa atau kelurahan.


Terkait pembiayaan untuk pelatihan, kata Nasrul, bukan hanya berasal dari APBN dan APBD provinsi, tapi juga bisa dari dana desa. Jadi ia menilai, siswa SMK-lah yang memiliki banyak peluang dalam meningkatkan kompetensi dan keahlian dibanding siswa SMA, yang umumnya melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

"Misalnya satu paket dalam satu desa di satu kelurahan ada 1.158, dan dua nagari di Sumbar yang melatih 10 orang saja, sudah 10 ribu lebih yang mendapat pelatihan setiap tahunnya," tutur Nasrul.

Namun ia menyarankan, apabila mendirikan SMK, lembaga pendidikan atau BLK hendaknya harus memperhatikan sasaran lulusan. Dalam artian, membuat jurusan harus sesuai pasaran dan kebutuhan industri atau kebutuhan dunia kerja, sehingga setelah lulus, tamatan SMK banyak diserap pasar.

Terakhir, Nasrul berharap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar bisa membangun konektivitas dengan SMK yang ada di daerah setempat. Alasannya, kata Nasrul, persoalan ketenagakerjaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga mencakup ranah pendidikan yang justru menyiapkan tenaga kerja.

"Bahkan persoalan ketenagakerjaan ini tanggung jawab mulai dari pusat, provinsi, kota, dan kabupaten hingga ke kelurahan serta nagari. Jadi tidak ada yang boleh berlepas tangan," ujar Wagub. (005)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018