Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat kunjungan Safari Ramadan di Masjid Raya Kampung Baru Kota Pariaman, Sumbar, Jumat malam (10/5/2019). (Foto: Wahyu)


Gaya Hidup

Setelah Mahyeldi, Nasrul Abit Juga Tolak Penayangan Film KTI di Sumbar

PADANG (SumbarFokus)

Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit menolak penayangan film Kucumbu Tubuh Indahku di ranah Minang. Pasalnya, film garapan sutradara Garin Nugroho itu mempertonton perilaku menyimpang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Penolakan karya rumah produksi Four Colours Film itu, karena mantan Bupati Pesisir Selatan ini sangat getol memberantas perilaku LGBT di Sumbar. Apalagi, film itu juga dinilai sangat bertentangan dengan norma agama, sosial dan nilai budaya yang dianut masyarakat Minang.

"Pemko Padang telah menolak penayangan film itu di semua bioskop di Kota Padang. Maka, kita di provinsi juga menolak, jangan sampai ini ditayang di Sumbar," ujar Nasrul dalam kunjungan Safari Ramadan di Masjid Raya Kampung Baru, Kota Pariaman, Jumat malam (10/5/2019).

Iklan Dalam Berita

Wagub mengaku, dirinya sudah mendapatkan gambaran jalan cerita film tersebut. Informasi diterimanya, dalam film yang berhasil menyabet beragam penghargaan internasional itu, terdapat konten yang mengandung perilaku menyimpang LGBT.

"Kita di Sumbar ini terkait persoalan LGBT ini sangat sensitif. Maka, jangan buat anak muda kita terpengaruh dengan hal yang dapat memicu terjadi perilaku menyimpang. Jadi, jangan diputarlah film itu di Sumbar," tegasnya.

Namun terkait penolakan itu, pihaknya tidak mengirim surat kepada Lembaga Sensor Film (LSF). Alasannya, Walikota Padang juga sudah melayangkan surat ke lembaga yang bersangkutan, dan pihak bioskop yang ada di Sumbar, khususnya di Kota Padang.

“Kita tidak perlu mengirim surat lagi, surat Walikota Padang sudah cukup. Apalagi, bioskop itu kewenangannya ada di Pemko,” jelasnya.

Sebelumnya, Walikota Padang Mahyeldi telah menyatakan menolak pemutaran film tersebut di Kota Padang. Bahkan, juga sudah melayangkan surat ke LSF sebagai bentuk protes dan larangan penayangan film tersebut di Kota Padang.

Menurutnya, penolakan penayangan film yang dinilai tidak senonoh itu, sebagai upaya mewujudkan visi Kota Padang yang religius dan berbudaya. Dengan alasan itu pula, Pemerintah Kota Padang perlu melindungi masyarakat dari penyimbangan perilaku LGBT tersebut.

"Jadi kami Pemko Padang menyatakan keberatan, dan menolak penanyangan film tersebut," tegasnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa Kota Padang telah melakukan deklarasi penolakan LGBT beberapa bulan yang lalu. Bahkan, deklarasi waktu itu dilakukan bersama pemangku kepentingan, tokoh agama, akademisi, serta mahasiswa di daerah setempat.

Menurutnya, apabila film tersebut ditayangkan akan menjadi pemicu keresahan dan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, akan muncul gejolak yang bisa mengganggu keteryiban dan ketenteraman masyarakat umum.

Namun di sisi lain, ia sangat menyesal adanya film ini bisa lolos oleh LSF. Padahal menurutnya, pemerintah pusat lebih peka, dan melakukan antisipasi terlebih dahulu. Maka sebab itu, dikirim surat ke LSF, yang juga ditembuskan ke Kemendikbud.

"Dari judulnya saja sudah kuat kesannya film tersebut mengampanyekan LGBT. Jadi surat yang kita kira juga ditembuskan ke Gubernur Sumbar, KPI, dan KPID Sumbar," pungkasnya.

Terkait film ini, pernah meraih penghargaan internasional, seperti Bisanto D'oro Award Venice Independet Film Critic, Best Film Festival Des 3 Continents, serta Cultural Diversity Award under The Patronage of UNESCO Asia Pacific Screen Awards. Garin juga berhasil meraih gelar film terbaik dan sutradara terbaik dalam Penghargaan Festival Film Tempo 2018. (005)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *