Gubernur Sumbar Irwan Prayitno didampingi Kepala Disdik Sumbar Burhasman, usai melantik kepala SMA bulan yang lalu. (Foto: Wahyu)


Pariwara Pemprov Sumbar

Sekolah di Sumbar Perlu Lakukan Edukasi Kebencanaan

PADANG (SumbarFokus)

Edukasi mengenai kebencanaan di sekolah menjadi satu perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Memperkuat upaya pengembangan sekolah siaga bencana dilakukan juga melalui kerjasama dengan berbagai instansi nasional, bahkan instansi mancanegara. Menjadi siaga bencana, dikatakan, juga merupakan satu kualitas pendidikan tersendiri dari sebuah lembaga pendidikan.

"Wilayah kita di Sumbar ini memang banyak risiko bencananya, baik banjir, longsor, kebakaran, gempa, bahkan tsunami. Sebab Sumbar ini dikelilingi perbukitan, juga dikeliling lautan," terang Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno saat ditemui SumbarFokus.

Kerentanan risiko bencana ini, menurutnya perlu diwaspadai, dan diminimalisir dampaknya. Upayanya bisa dilakukan mitigasi bencana, pelatihan, edukasi, hingga simulasi di berbagai sektor pendidikan, seperti di perguruan tinggi dan sekolah, terutama di daerah-daerah pesisir pantai.


"Kita di Sumbar sudah sangat sering melakukan berbagai upaya, baik edukasi dan simulasi dengan melibatkan mahasiswa serta pelajar, agar mereka siaga kalau tiba-tiba bencana datang. Tentu ini tetap harus dilakukan terus," ujarnya.

Begitu pula Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menjelaskan, bahwa telah melakukan koordinasi dengan semua pihak, agar selalu waspada terhadap bencana. Hal ini dikarenakan selain Sumbar rawan bencana, dan bencana datangnya tidak bisa diprediksi secara jelas.

Ia mengakui bahwa telah bekerjasama dengan banyak pihak, baik dengan pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, Badang Nasional Penanggulan Bencana (BNPB), Badang Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dinas Sosial, , relawan, perguruan tinggi serta sekolah, hingga lembaga kebencanaan atau kemanusiaan yang ada di daerah setempat.

Meskipun begitu, ia mengakui bahwa edukasi bencana di ranah pendidikan, terutama sekolah-sekolah di daerah belum terlaksana dengan merata. Hal ini terkendala dengan biaya yang cukup besar. Namun ke depan pihaknya lebih giat lagi melakukan koordinasi, agar semua sekolah bisa diedukasi siaga bencana ini.

"Kita akui belum semua sekolah teredukasi terkait siaga bencana ini, karena terkendala biaya. Maka ke depan kita upayakan bisa terlaksana secara bertahap, terutama di sekolah yang rawan," ungkap Nasrul.

Edukasi bencana di sekolah ini, menurutnya sangat penting dilakukan. Alasannya, Sumbar sangat rawan gempa, dan juga rawan tsunami, terutama terkait adanya isu Megathrust Mentawai yang diprediksi pakar dengan kekuatan 8,8 skala richter (SR). Minimal ketika terjadi gempa, setiap siswa di sekolah bisa berusaha menyalamatkan diri.

Langkah edukasi ini akan dilakukan dengan menggandeng semua stake holders, di seluruh kabupaten dan kota, kepala sekolah, hingga rektor di perguruan tinggi, untuk merembukkan solusi dalam menghadapi bencana. Upaya ini diharapkan agar semua pihak bisa mengedukasi bencana di lingkungannya masing-masing.

"Nanti kita coba imbau setiap kepala sekolah atau perwakilan setiap sekolah di Kabupaten dan Kota. Tujuannnya, agar terus memberi edukasi ke siswanya, atau menyelipkan pembelajaran siaga bencana," kata mantan Bupati Pesisir Selatan itu.

Untuk itu, Dinas Pendidikan Sumbar juga telah menerapkan pengedukasian kebencanaan ini melalui integrasi materi tentang siaga bencana ke dalam kurikulum sekolah, mulai dari pelajaran IPA, Geografi, bahkan Agama, hingga pembelajaran Vulkanalogi.

"Pengintegrasian kurikulum mitigasi bencana ini sudah mulai sejak 2009, bahkan bisa melalui contoh soal. Apabila mereka belajar, siswa sudah paham gempa vulkanik, tektonik, bahkan lempengan," ujar Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Burhasman baru-baru ini di Padang.

Menurutnya, mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam kurikulum cukup efektif dalam program edukasi bagi siswa. Siswa bisa langsung tahu sebab akibat terjadinya bencana, hingga cara menyelamatkan diri ketika adanya bencana.

"Sebenarnya bukan bencana yang menimbulkan masalah, tapi ke kepanikan yang menimbulkan korban. Jadi di sekolah langsung diedukasi demikian," ungkapnya.

Namun, terkait sosialisasi dan pelatihan mitigasi kebencanaan, ia menuturkan bahwa hal tersebut dilakukan oleh sekolah masing-masing. Misalnya, kerjasama dengan BPBD, Basarnas, BMKG, Damkar, dan lembaga kemanusiaan atau kerelawanan lainnya, agar siap menghadapi bencana.

"Kalau sosialiasi, termasuk bencana kebakaran, kebanjiran, itu sudah diintegrasikan ke dalam pembelajaran atau kurikulum. Kita memang harus siao hidup negeri yang penuh bencana ini," kata Burhasman.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengakui bahwa Kota Padang dikunjungi oleh beberapa duta besar negara Asing, terkait membantu pelaksanaan siaga bencana di sekolah. Salah satunya Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Trevor Matheson, ke SDN 42 Korong Gadang Kuranji.

Sekolah tersebut menjadi prioritas, dan sebagai proyek percontohan antara Kota Padang dengan Selandia Baru terkait manajemen kesiapsiagaan bencana. Bentuk kerjasamanya mulai dukungan secara fisik sekolah, fasilitas sekolah antisipasi bencana, serta pendidikan penanggulangan dan bantuan kebencanaan.

"Kota Padang ini salah satu daerah yang rawan bencana, karena diantara lempeng Bumi yang terus aktif, yaitu di Mentawai dan lempeng Eurasia. Jadi edukasi ke sekolah sangat penting dilakukan," ujar Mahyeldi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang, Edi Hasjmi membenarkan, bahwa program sekolah siaga bencana ini menjadi fokus mitigasi bencana alam di Kota Padang. Khususnya di sekolah siswa akan diajarkan tentang mitigasi kultural, terutama yang mengarah pada jenis bencana di daerah.

"Anak-anak sekolah atau pelajar, setidaknya menghabiskan waktu sekitar enam jam di sekolah. Jadi kalau terjadi bencana, mereka rawan jadi korban, makanya perlu diedukasi terus," jelasnya.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), setidaknya 70 persen sekolah di Indonesia rawan bencana. Salah satunya di Sumbar, selain Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Maka pendidikan edukasi siaga bencana sangat penting dilakukan, dengan tujuan mengubah pola pikir dan budaya generasi muda tentang laboratorium bencana.

Bentuk pendidikan yang dilakukan di sekolah bisa mencakup formal, yakni memasukkan kurikulum dan muatan lokal mengenai mitigasi bencana di sekolah, maupun perguruan tinggi. Sebaliknya, informal bisa kegiatan ekstrakurkuler, keterampilan, pelatihan, dan kegiatan yang terkait kebencanaan, misalnya bisa melalui pramuka.

Kemudian, edukasi siaga bencana di sekolah ini juga bisa memperkuat fasilitas dan struktur bangunan sekolah. Selanjutnya melakukan edukasi mengevakuasi diri ketika terjadi bencana, serta melibatkan tokoh-tokoh agama, baik untuk siswa atau guru bisa lebih taat melakukan ibadah, agar jauh dari musibah bencana.

Pernyataan itu dibenarkan Kepala BPBD Sumbar, Erman Rahman bahwa edukasi siaga bencana ini memang penting dilakukan di sekolah-sekolah. Terutama sekolah-sekolah di daerah Sumbar yang rawan bencana. Salah satunya melakukan simulasi siaga bencana.

"Daerah yang rawan itu yakni pesisir pantai, seperti Padang, Mentawai, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Solok Selatan, dan daerah lainnya," kata Erman. (005)

 

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018