Suasana rakor Pemprov Sumbar dengan Polda Sumbar terkait penegakan Perda AKB. (Foto: FAIRUZ SYAUGI)


Pemerintahan

Samakan Persepsi Penegakan Perda AKB, Pemprov dan Polda Sumbar Gelar Rakor

PADANG (SumbarFokus)

Untuk menyamakan persepsi dan menindaklanjuti penerapan Peraturan Daerah (Perda) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) dan Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar menggelar Rapar Koordinasi (rakor) di Mapolda Sumbar, Selasa (20/10/2020). Rakor dihadiri langsung oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto, serta Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto.

Disebutkan Gubernur, rakor tersebut diinisiasi oleh Kapolda sebagai bentuk pemantapan koordinasi penegakan Perda Nomor 6 tahun 2020.

“Rapat koordinasi ini untuk memantapkan koordinasi antara Pemprov dengan Satpol PP dan polisi, jaksa, hakim. Polisi tentunya dimantapkan dalam rangka melaksanakan Perda Nomor 6, untuk ketertiban di masyarakat; termasuk masa sosialisasi hingga ke tingkat sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana,” papar Irwan.


Diakui, rapat seperti ini sudah sering juga dilakukan di kalangan Pemprov, untuk peningkatan tindakan di lapangan, agar efektif dilakukan bersama.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto juga menyampaikan bahwa pelaksanaan perda yang telah dilakukan oleh Polda Sumbar yang mendapat sanksi sebanyak 620 orang dengan denda hampir Rp6,4 juta. Jumlah ini telah tercatat di dalam aplikasi Sistem Informasi Pelanggaran Perda (Sipelada).

“Untuk sanksi kurungan akan di berikan jika telah melanggar lebih dari satu kali. Kita sudah memiliki aplikasi yang mendukung itu sehingga hakim tidak ragu lagi menjatuhi hukuman,” ungkap Toni

Tempat kurungan khusus, ditekankan Toni, juga telah tersedia. Bahkan, di Polda ada sel tersendiri, juga di Polres-Polres di Sumbar, yang

“termasuk di polda ada sel tersendiri, juga polres pun demikian ada sel khusus untuk pelanggaran yang ini,” terang Toni

Disebutkan, setiap hari pihaknya melakukan rapat koordinasi berasama-sama dengan Pol PP di tingkat Provinsi.

Kita Peduli!

“Melihat keaktifan dari penerapan aktualisasi Perda Nomor 6 tahun 2020, sampai di tingkat jajaran apakah ada perbedaan persepsi berkaitan dengan itu,” ungkap Toni.

Dari kegiatan ini, Kapolda berharap bisa mengoptimalkan penekanan angka penyebaran COVID-19 di Sumbar, yang salah satu bentuk penekanannya adalah instrumen penegakan hukum. (018/Hms-Sumbar)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2020