Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat membuka Rakor Kepala Daerah se-Sumbar di Padang, Senin (19/8/2019). (Foto: Wahyu)


Pemerintahan

Rakor Kepala Daerah, Irwan Prayitno Sampaikan Tiga Hal Penting

PADANG (SumbarFokus)

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) se-provinsi setempat, pada Senin (19/8/2019). Ada tiga hal penting disampaikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam Rakor tersebut.

Tiga hal itu di antaranya, penegakan hukum dalam penggunaan kawasan hutan untuk mendukung pembangunan daerah, penyelenggaraan Smart Goverment dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta penetapan peta potensi peluang dan ancaman bonus demografi di daerah.

Pertama, telah ditetapkan fungsi lahan hutan provinsi Sumbar 4.266.695 hektar. Potensi keanekaragaman hayati yang tinggi, tapi diiringi dengan tingginya ancaman dari kebakaran hutan, pembalakan liar, perambahan kawasan untuk perkebunan liar, penambangan liar, dan pemburuan satwa liar masih terus terjadi.


Atas banyak permasalahan hutan itu, ia mengajak pemerintah provinsi, kabupaten dan kota meningkatkan kesiapsiagaan. Upayanya, bisa melalui pejabat pengawas lingkungan hidup, penyidik Polri serta penyidik PNS dalam menanggulangi atau menghentikan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

"Marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan dan hutan, guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memastikan hak konstitusi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat," ajaknya.

Ke-dua, penyelenggaraan Smart Goverment dalam SPBE, penyelenggaraan pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya, untuk memberikan layanan bagi pengguna SPBE, baik antar Government to Government (G2G), Government to Citizen  (G2C), Government to Business (G2B), Government to Employees (G2E) dan Government to Non-profit (G2N).

Pelaksanaan sistem berbasis elektronik di pemerintah ini, untuk mewujudkan proses kerja efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik yang profesional. Bahkan, ini upaya strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kelancaran program pembangunan di Sumbar.

Ke-tiga, ancaman Bonus Demografi (BD) yakni suatu daerah jumlah penduduk produktif (umur 15-64 tahun) lebih besar dari penduduk non produktif (umur 0-14 tahun atau 65 tahun keatas), akan berkurang apabila kelebihan dari potensi BD dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

BD bisa mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat, asalkan usia produktif bekerja penuh kualitas sumber daya manusia yang mengikursertakan perkembangan teknologi. Tenaga kerja harus dibekali dan mampu memahami perkembangan teknologi jika tidak ingin terlindas zaman.

“Di samping itu, tenaga kerja harus memiliki kualitas dan daya saing di tingkat nasional. Jadi untuk itu, adakanlah pelatihan-pelatihan dalam mencapai upaya tersebut,” tambahnya.

Dalam rakor tersebut juga dilaksanakan penandatangan kerja sama antara walikota/bupati dengan Pemprov Sumbar, dalam berkomitmen untuk mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. (005)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *