Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah salam komando dengan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, usai Rakor Gubernur se-Sumatera 2019 di Bengkulu, Rabu (10/7/2019). (Foto: Ist.)


Nasional

Rakor Gubernur se-Sumatera 2019, Ini Isi Memorandum of Rafflesia

BENGKULU (SumbarFokus)

Gubernur dari sebelas provinsi menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur se-Sumatera Tahun 2019 pada 8-10 Juli 2019 di Bengkulu. Rakor ini digelar beranjak dari kesadaran para kepala daerah provinsi, terkait masih banyaknya potensi daerah yang hanya dimanfaatkan oleh pihak asing.

Pemanfaatan tersebut bisa dilakukan melalui berbagai bentuk yang bersifat ilegal seperti illegal fishing, traficking, dan pengedaran Narkoba. Kondisi ini dinilai menuntut dilakukannya pengawasan bersama antar provinsi di Sumatera. Ini dikemukakan dalam rilis yang diterima Biro Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (10/7/2019)

Diungkapkan, Rakor tersebut kemudian menghasilkan Piagam Memorandum of Raflesia dengan sepuluh komitmen bersama gubernur sebelas provinsi.


Pertama, mendorong konektivitas Pulau Sumatera melalui peningkatan pembangunan ruas jalan jalur lintas barat, dan lintas timur Pulau Sumatera yang terkoneksi antara selat Malaka dan Samudera Hindia.

Ke-dua, mendukung pelaksanaan program tol laut melalui pengembangan pelabuhan-pelabuhan di wilayah barat Pulau Sumatera. Penguatan posisi pelabuhan Sabang serta mendorong jalur pelayaran wilayah barat Pulau Sumatera, sebagai jalur alternatif pelayaran selain Selat Malaka.

Ke-tiga, mendukung percepatan penetapan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pelabuhan Pulau Baai Provinsi Bengkulu, KEK Karimun, Batam Provinsi Kepulauan Riau, KEK Pariwisata Sunggai Liat dan KEK Pariwisata Tanjung Gunung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tujuannya, agar dapat menjadi pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Sumatera serta mendorong pemerintah untuk memfasilitasi pembentukan KEK lainnya di Pulau Sumatera. Di antaranya, KEK Pelabuhan Tanjung Buton, KEK Pulau Rupat Provinsi Riau, KEK Pariwisata Mandeh dan KEK Pariwisata Siberut Mentawai Provinsi Sumbar.

Ke-empat, meningkatkan konektivitas Pulau Sumatera dan Pulau Jawa melalui percepatan realisasi jembatan Selat Sunda. Dengan tujuan, agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan antar pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sehingga dirasakan pembangunan lebih berkeadilan.

Ke-lima, mendukung pembangunan provinsi kepulauan wilayah Sumatera melalui percepatan pembangunan jembatan Selat Bangka. Misalnya, menghubungkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sumatera Selatan serta jembatan Batam-Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Upaya dalam pembangunan di daerah kepulauan ini, untuk meningkatkan konektivitas antar pulau, sehingga perekonomian di daerah kepulauan meningkat. Tujuannya, untuk mendorong pemerintah pusat segera mengesahkan Undang-Undang Daerah Kepulauan.

Ke-enam, membangun Sumatera Commoditie Tranding House yang terintegrasi dari hulu ke hilir serta berorientasi ekspor. Ketujuh, mendorong peningkatan peran pulau Sumatera sebagai pendukung logistik komoditas pangan untuk pulau Jawa.

Ke-delapan, mengusulkan provinsi Lampung sebagai salah satu alternatif untuk dikaji menjadi ibu kota Negara Republik Indonesia. Hal ini dalam rangka mengakselerasi pembangunan pulau Sumatera dan pembangunan nasional ke depannya.

Ke-sembilan, dalam rangka upaya mempersiapkan masa depan anak bangsa, serta upaya perlindungan perempuan dan anak perlu dibentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat desa melalui APBDes yang dikoordinir oleh gubernur provinsi masing-masing.

Ke-sepuluh, bersama-sama meningkatkan pengawasan dan pengamanan terhadap peredaran narkoba, human traffiking dan illegal fising. Hal ini karena masih lemahnya pemerintah dalam pengawasan laut. Sementara potensi laut cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama nelayan. (005)

 

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *