Suasana rapat paripurna DPRD Sumbar. (Foto: Ist.)


Ekonomi

Puluhan Miliar Rupiah Kerugian PT Balairung Disorot DPRD Sumbar

PADANG (SumbarFokus)

Terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas pelaksanaan kegiatan perusahan PT Balairung tahun buku 2018-2020, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumatera Barat (Sumbar) menemukan adanya kerugian hingga Rp34 miliar lebih. 

Menurut Ketua DPRD Sumbar Supardi, dalam paripurna di Padang, Jumat (26/2/2021) malam, kerugian tersebut membuat PT Balairung Citrajaya Sumbar, sebagai BUMD, tidak mampu memberikan deviden selama empat tahun terakhir. Padahal Pemprov Sumbar, sebagai pemegang saham sebesar 80 persen lebih, telah melakukan penyertaan modal mencapai Rp130 miliar lebih.

Ia mengatakan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Barat merupakan hal yang krusial dan ada sebelas temuan terkait pelaksanaan kegiatan badan usaha daerah tersebut. Ditambahkan, ada empat temuan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan itu tidak sehat dan sangat diragukan keberlanjutannya.


Sementara, Juru Bicara Pansus LHP BPK Kepatuhan Atas Pelaksanaan Kegiatan Perusahan tahun buku 2018-2020 PT Balairung M Nurnas mengatakan bahwa persoalan ini bukan hal yang baru, tapi sejak proses perencanaannya sudah bermasalah.

Pendirian PT Balairung sesuai Perda 6 2009 tentang BUMD yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan pembangunan daerah, yang seharusnya memiliki orientasi dan berupaya mendapatkan laba dan deviden bagi pemegang saham.

Hal ini berbeda dengan Perusda yang berorientasi pada pelayanan publik yang tak bisa diberikan swasta.

Diketahui, Pemprov Sumbar memiliki 80,03 persen saham di PT Balairung dan sisanya dimiliki pemkab kota dan kabupaten serta PT Dinamika Jaya Sumbar

Total penyertaan modal yang diberikan Rp130 miliar namun deviden yang dihasilkan tidak sesuai.

Ia mengatakan, pada 2014 hingga 2016 PT Balairung memberikan deviden Rp2,2 miliar namun pada 2017 hingga 2020 Sumbar tak lagi mendapatkan deviden.

Kita Peduli!

Sesuai dengan itu DPRD meminta agar BPK perwakilan Sumbar melakukan audit terhadap operasional perusahaan.

Ada sejumlah temuan mulai dari perusahaan menggunakan dana pihak ketiga Rp742 juta lebih, yang digunakan untuk pemakaian dana servis.

Selain itu, Rp612 juta pihak ketiga dengan kewajiban jangka pendek namun perusahaan tidak mampu membayar tagihan listrik dan pajak kepada pemerintah DKI Jakarta

"Kondisi keuangan sudah tidak sehat dan merekomendasikan kepada Pemprov untuk menyelesaikannya," kata dia.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengucapkan terimakasih dan akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD Sumbar.

"Kita siap bersinergi dan menjalankan peran dalam menindaklanjuti rekomendasi ini," tegasnya. (002)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2020




      sumbar