Penyerahan sertifikat aset PT PLN (Persero), Padang, Sumbar, Selasa (24/11/2020). (Foto: Ist.)


Ekonomi

PLN Berhasil Tertibkan dan Selamatkan Aset, 10.640 Sertifikat Tanah Telah Diterima Sepanjang 2020

PADANG (SumbarFokus)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyerahkan sertifikat aset PT PLN (Persero) yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Padang, Selasa (24/11/2020). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar, Perwakilan Menteri Dalam Negeri Mochammad Ardian (Dirjen Bina Keuangan daerah), Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno, dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota di wilayah Sumbar.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyampaikan dalam sambutannya, kegiatan ini merupakan upaya dalam membantu KPK dalam pencegahan korupsi, jika penata kelolaan sudah baik maka tindakan korupsi akan menjadi lebih sulit, dalam hal ini Kemneterian ATR/BPN mendukung upaya penata kelolaan aset yang dilakukan PT PLN (Persero).

“Kami mendukung dalam rangka penata kelolaan aset ini dengan cepat, aset-aset yang belum beres kita bereskan. Aset-aset yg bermasalah kita selesaikan dengan baik,” ungkap Sofyan.


Menurutnya, sertifikasi tanah ini tidak hanya bermanfaat bagi PLN namun juga untuk kepentingan umum, mengingat aset milik negara tersebut diperuntukkan bagi infrastruktur ketenagalistrikan, demi menghadirkan terang di seluruh negeri.

Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Direktur Utama PLN dengan Menteri ATR/BPN pada tanggal 12 November 2019 dan penandatanganan PKS antara General Manager Unit Induk PLN se-Indonesia dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2019 lalu.

Sofyan juga menambahkan sekitar 95 persen tanah yang disertifikatkan, tidak ada sengketa (free and clear), hanya 5 persen kemungkinan yang memiliki sengketa.

“Kita selesaikan dulu yang free and clear, yang bersengketa kita selesaikan belakangan,” tambahnya.

Sofyan juga mengungkapkan salah satu kendala yang ada di Sumbar yaitu terkendala dengan tanah ulayat.

“Tanah ulayat ini kepemilikannya masih milik ulayat sehingga sertifikatnya nanti akan lebih kepada sertifikat ulayat, hal ini akan berdampak pada kepastian hukum nantinya,” jelasnya.

Kita Peduli!

Pada kesempatan lain, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengucapkan selamat dan penghargaan kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kabupaten/Kota, BPN Kantor wilayah Sumbar dan PT PLN (Persero) yang telah bersinergi mengupayakan kegiatan ini.

“Kegiatan ini sebagai salah satu upaya penertiban dan penyelamatan aset, serta menutup celah korupsi untuk mendukung tercapainya tujuan nasional yang di amanatkan undang-undang dasar 1945”, ungkapnya.

Lili mengingatkan untuk waspada atas setiap tindakan dalam kewenangan jabatan, selalu bekerja dalam koridor agar terhindar dari tindak pidana korupsi.

Sementara itu Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini mengucap syukur dalam sambutannya, karena mengira diawal, begitu banyak aset PT PLN (Persero) sejak mulai berdiri belum dilegalkan dan untuk mengembalikkan aset-aset tanah merupakan sesuatu yang tidak mungkin, namun saat ini terbukti sebaliknya.

Imposible is nothing, insyaallah dengan izin Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Itu yang Kami rasakan saat ini, Hari ini kita laksanakan di bumi Minangkabau, kurang lebih 2045 sertifikat sudah terselesaikan,” ucapnya.

Zulkifli bersyukur, sebab akhir tahun lalu baru 30 persen aset tanah yang bersertifikat, hingga tahun 2020 sertifikasi aset menjadi 60 persen dan insyaallah pada 2023 selesai 100 persen.

Diungkapkan, sepanjang tahun 2020 pihaknya telah menerima 10.640 sertifikat tanah dengan nilai lebih dari Rp4,5 triliun.

“Kami meyakini di penghujung tahun 2020 jumlah sertifikat mencapai 17.500,” Zulkifli optimis.

Disampaikan, di akhir 2019 PT PLN (Persero) dan Kementerian ATR/BPN melakukan MOU, dan hal ini merupakan langkah awal bagi PLN serta menemukan titik terang permasalahan aset yang telah lama belum terselesaikan.

Insyaallah masalah ini teratasi dengan cepat. Kami mengucapkan terimakasih kepada BPN serta Kerjasama menjadi lebih kuat setelah bekerjasama dengan KPK,” ucapnya.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, dalam kegiatan tersebut, juga memberi apresiasi kepada pengamanan aset yang dilakukan dalam kolaburasi lembaga ini. Hal ini juga terkait pada tata kelola di intansi pemerintah daerah.

“Dengan hadirnya kerja sama antara KPK, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah dan PLN memberikan satu kemudahan kepada kita untuk melakukan tertib penatausahaan keuangan, karena hal ini sangat penting penting bagi kami sebagai lembaga yang mengelola keuangan negara,” ucap Irwan.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan sertifikat aset oleh Kementerian ATR/BPN kepada Dirut PT PLN (Persero) dan kepada Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Barat. (018)

 

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2020