Lokasi Perusda Kemakmuran Mentawai. (Foto: Hendrianto L Raja)


Lain-lain

Perusda Mentawai Pasang Portal, Warga Tidak Boleh Beraktivitas di Simaobbuk

SIPORA UTARA (SumbarFokus)

Perusahaan Daerah (Perusda) Kemakmuran Kepulauan Mmentawai telah memasang portal bagi masyarakat dan pihak perusahan lain yang melakukan aktivitas di area Simaobbuk Desa Goisooinan Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar), dengan mengeluarkan surat pemberitahuan tentang prosedur pengoperasian Area Simaobbuk Mentawai.

Salah satu perusahan, PT Arupadhatu Adisesant, menerima surat pemberitahuan dari pihak Perusda Kemakmuran Mentawai yang dikeluarkan sejak tanggal 17 juni 2019 lalu. Pengawas Lapangan PT Arupadhatu Adisesanti Ilvan mengatakan, pelarangan yang dibuat Perusda Kemakmuran Mentawai serta pemungutan yang dilakukan oleh Perusda, menurutnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dasar hukum karena dasar kepemilikan area Simaobbuk belum jelas kedudukannya.

Menurut dia, Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pemungutan di lokasi Simaobbuk belum ada. Dengan demikian, seharusnya kalau Perusda melarang perusahan lain beraktivitas di lokasi Simaobbuk tentunya sesuai dengan regulasi yang jelas.


“Kalau ada aturan dari pemerintah setempat mengharuskan membayar, pihak perusahan siap membayar. Tetapi sampai saat ini belum ada dasar aturan tersebut." ungkap Ilvan saat di temui di kantor PT Arupadhatu Adisesanti. Diungkapkan, portal di lokasi Simaobbuk ditutup selama 24 jam setiap harinya, sehingga masyarakat termasuk perusahan yang beraktivitas di wilayah itu tidak bisa beroperasi.

Di lain sisi, pihak Perusda Kemakmuran Mentawai mengklaim bahwa mereka berhak mendirikan portal. Namun, dikemukakan Ilvan, pihaknya keberatan untuk jalan dari simpang Simaobbuk sampai di depan portal milik Perusda, karena akses jalan tersebut dirawat PT Arupadhatu sejak tahun 2014 hingga sekarang.

"Anehnya, Perusda melarang memakai akses jalan tersebut," imbuh dia.

Disebutkan, Perusda juga sudah membuat pancang untuk portal yang baru, sehingga otomatis nantinya akses jalan menuju lokasi Quary milik PT Arupadhatu tidak bisa masuk melakukan aktivitas memuat material.

Ditemui di tempat yang berbeda, Kapolres Mentawai Hendri Yahya mengatakan, pelarangan bagi masyarakat dan pihak perusahan lain beraktivitas di lokasi Simaobbuk masih belum jelas dasarnya.

Menurut dia, apa dasar Perusda melakukan itu, sementara dasar legalitas kepemilikan tanah Simaobbuk statusnya belum jelas. Sebelumnya sudah pernah di lakukan penyegelan dengan memasang police line di lokasi Simaobbuk karena tidak memiliki izin Stockpile termasuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), namun sekarang pihak perusda telah berani mengklaim kepemilikan lokasi Simaobbuk dengan melarang masyarakat beraktivitas dilokasi tersebut.

“Dasar apa menyatakan bahwa lokasi Simaobbuk milik Perusda Kemakmuran Mentawai? Apa sudah ada surat legalitas tanahnya” tegas Hendri Yahya saat diwawancarai di ruang kerjanya.

Dia menekankan, negeri ini merupakan negara hukum, yang masyarakatnya tidak bisa sesuka hati membuat aturan sendiri tanpa ada regulasi aturan yang di keluarkan pemerintah dan penegak hukum yang berada di wilayah setempat.

"Jangan anggap sepele!" tukas Hendri Yahya. (017)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *