Kunjungan Pengurus PGRI Sumbar ke Pemprov Sumbar disambut langsung oleh Wagub Nasrul Abit, Rabu (5/2/2020). (Foto : Mimi)


Pendidikan

Pengurus PGRI Sumbar Minta Kejelasan Soal Pendapatan Guru

PADANG (SumbarFokus)

Pengurus Perwakilan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)  Sumatera Barat (Sumbar) datangi Kantor Gubernur Sumbar untuk melakukan audiensi terkait beberapa permasalahan pendapatan guru. Audiensi berlangsung di ruang kerja Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Rabu (5/2/2020). Wagub menyambut langsung para pengurus yang hadir tersebut.

"Mereka, pengurus terpilih PGRI Sumbar, datang ke sini dengan maksud untuk memperjuangkan nasib teman-temannya, di antaranya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tempo hari sudah melakukan tes, tetapi sampai hari ini masih belum ada kejelasannya," kata Wagub.

Disebutkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) gaji tersebut sudah dianggarkan, tetapi masih menunggu regulasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan).


"Tadi saya sudah tanya langsung ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Itu sudah dimasukkan APBD tahun 2020. Gaji mereka sudah ada,  tapi menunggu regulasi dari menpan dan BKN dulu, setelah itu barulah bisa di tindaklanjuti oleh Provinsi  dan Kabupaten/Kota masing-masing karena ini merupakan kewenangan Menpan," terang Wagub.

Tambahnya, disamping persoalan tersebut pengurus PGRI juga menyampaikan nasib gaji tenaga honorer yang masih kecil. Terkait hal ini, Wagub menjelaskan bahwa kewenangan Provinsi adalah guru SMA/SMK. Sedangkan untuk SD/SMP kewenangannya dipegang oleh Kabupaten/Kota.

"Kami tidak berani komentari karena itu tergantung kebijakan masing-masing. Provinsi sudah ada kenaikan, sebelumnya Rp35 ribu per jam, sekarang menjadi Rp50 ribu. Jadi pendapatan mereka tergantung dari jumlah jam mengajarnya. Untuk itu, jika kepala sekolah banyak sekali menerima tenaga honor, tentu akan kecil hasilnya. Begitupun sebaliknya. Sedangkan mereka yang sudah dikontrak oleh Pemerintah Provinsi, gajinya sudah sudah berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP)," jelas Nasrul Abit.

Dalam kesempatan tersebut, ketua PGRI Sumbar Darmalis menyampaikan harapan agar hal ini segera direalisasikan.

"Kita berharap betul-betul direalisasikan di lapangan oleh Pak Wagub. Kami mendesak tentang PPPK karena teman-teman sudah bertanya. Tetapi Kami juga paham ini masalah nasional, bukan hanya di Sumbar," sebutnya. (013)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




      sumbar