Presiden Joko Widodo. (Foto: Ist.)


Nasional

Pengamat: Presiden tak Bisa Dimakzulkan karena Terbitkan Perppu

JAKARTA (SumbarFokus) 

Pengamat sekaligus pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai bahwa Presiden Joko Widodo tidak bisa dimakzulkan hanya karena menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

"Itu keliru dari aspek hukum tata negara, karena perppu itu sendiri konstitusional," ujar Bivitri di Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Bivitri menjelaskan penerbitan perppu telah diatur dalam pasal 22 Undang-undang Dasar 1945. Sehingga, bila dilakukan tidak akan berdampak secara hukum.


Terlebih, lanjutnya, beberapa Presiden Indonesia juga pernah menerbitkan perppu, termasuk Jokowi. Bivitri mencatat setidaknya Jokowi telah dua kali menerbitkan perppu, yakni Perppu Organisasi Massa (Ormas) dan Perppu Kebiri.

Jokowi menandatangani Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat pada 10 Juli 2017.

Sebelumnya, pada 25 Mei 2016 Jokowi juga telah menandatangani Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

"Jadi intinya ini biasa saja. Presiden secara subjektif bisa menimbang situasi-situasi yang berkembang sehingga mengeluarkan Perppu, maka silahkan dikeluarkan lalu kemudian dinilai DPR," ucap dia.

Adapun pemakzulan terhadap presiden telah diatur dalam pasal 7A UUD 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa presiden bisa diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bila terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Bivitri mengatakan pelanggaran hukum yang dimaksud yakni pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

"Dan itu pun tidak mudah, harus dibawa dulu ke Mahkamah Konstitusi," ucap Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera itu. 

Guru Besar Unpad: "Jangan Jerumuskan Presiden"

Pendapat Bivitri Susanti justru bertolak belakang dengan pandangan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, Prof Dr Romli Atmasasmita. Dia mengingatkan agar Presiden Joko Widodo tidak dijerumuskan dengan mendesak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menganulir revisi UU KPK yang baru disahkan oleh DPR.

"Mereka yang mendorong Presiden untuk membuat perppu pembatalan revisi UU KPK menjerumuskan Presiden ke jurang kehancuran lembaga kepresidenan," kata Romli dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Romli mengingatkan, penerbitan Perppu KPK sebelum revisi UU KPK sah diundangkan maka akan melanggar UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Jika Presiden membuat Perppu sebelum sah revisi UU diundangkan, maka Presiden melanggar UU dan dapat diimpeach," ucapnya.

Perumus UU KPK tahun 2002 ini menyarankan Presiden segera untuk mengundangkan hasil revisi UU KPK yang telah disahkan DPR pertengahan September 2019 lalu dan mempercepat pelantikan pimpinan KPK yang baru.

"Saran-saran saya agar Presiden undangkan saja (revisi UU KPK) dan percepat pelantikan pimpinan KPK baru," tuturnya.

Pakar Hukum Tata Negara UI: "Inkonstitusional Bila Tidak Ada Kegentingan yang Memaksa"

Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia (UI), Indriyanto Seno Adji berpendapat penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait UU KPK yang baru disahkan DPR bisa inkonstitusional bila tidak ada kegentingan yang memaksa.

"Meskipun penerbitan Perppu merupakan hak prerogatif Presiden dan bersifat subjektif, tetapi penerbitan Perppu terhadap UU KPK menjadi tidak konstitusional. Sebab, Perppu tersebut tidak memenuhi syarat kondisi 'kegentingan yang memaksa', sebagaimana parameter yang disyaratkan Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Tidak ada kegentingan memaksa, yang mengharuskan Presiden menerbitkan Perppu," kata Indriyanto, di Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Selain itu, kata dia, bila Presiden menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK, sehingga UU yang baru itu menjadi tidak sah, maka akan terjadi overlapping (tumpang tindih) dengan putusan MK nanti.

Apalagi, lanjut dia, bila akhirnya putusan MK nanti menolak permohonan uji materi, yang artinya tetap mengesahkan UU KPK yang baru.

"Itu artinya tidak ada kepastian hukum, karena ada tumpang tindih dan saling bertentangan mengenai polemik objek yang sama, yaitu UU KPK," ucap Indriyanto. (001)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




      nasionalpolitik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *