Gubernur Sumbar Irwan Prayitno didampingi Dirjen KSDAE Wiratno dan Deputi PMK Kemenko PMK RI Yuli Harsono saat Rakor Penguatan Komitmen dan Dukungan Terhadap Pelestarian Hayati Kawasan Wilayah Alam Dunia TRHS dan TNKS , Rabu (21/8/2010) di Padang.  (Foto: Wahyu)


Nasional

Pemprov Sumbar Upayakan Warisan Dunia TRHS Keluar dari Status Bahaya

PADANG (SumbarFokus)

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) telah ditetapkan sebagai kawasan warisan alam The Tropical Rainforest Heritage of Sumatera (TRHS) tahun 2004, bersamaan dengan Taman Nasional Leuser dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

TNKS di sebelah barat Pulau Sumatera seluas sekitar 1,39 juta hektar ini, banyak memiliki keanekaragaman hayati dan keindahan alam yang sangat tinggi. Namun sayangnya, kawasan kebanggaan Sumbar itu terancam keluar dari warisan dunia.

"Semua ini akibat dari perambahan kawasan, illegal logging dan usulan pembangunan jalan, sehingga TRHS terancam dicabut," ungkap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, dalam Rakor Penguatan Komitmen dan Dukungan Terhadap Pelestarian Hayati Kawasan Wilayah Alam Dunia TRHS dan TNKS itu, Rabu (21/8/2010) di Padang. 


Terkait ancaman itu, Irwan dan jajaran terus berupaya TRHS dijadikan perhatian khusus, baik bagi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Apalagi hampir 25,36 persen atau seluas 352,470 hektar wilayah TNKS yang berada di Sumbar. Sejak tahun 2012 alam situs warisan dunia itu dalam status bahaya.

"Untuk itu, semua pihak ikut bertanggung jawab bersama melaksanakan komitmen pencapaian status konservasi yang diharapkan oleh UNESCO," kata Gubernur.

Ia menilai, terkait adanya rencana pembangunan jalan yang membelah kawasan khusus TNKS makin memperparah kondisi. Bila ini terjadi, TNKS bisa dihapus dari daftar Situs Warisan Dunia. Maka rencana pembangunan jalan yang membelah TNKS harus dikaji kembali.

Menurutnya, perlu upaya pemerintah dalam mengembalikan kepercayaan UNESCO terhadap TNKS. Terutama dengan meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia, dan meningkatkan potensi sektor wisata.

“Dengan begitu, secara tidak langsung meningkatkan perekonomian Indonesia dan meningkatkan pengelolaan taman nasional, lebih baik, efektif dan efisien," sambungnya.

Jenderal Konservasi Alam Sumber Daya Alam dan Ekositem (Dirjen KSDAE) Wiratno menyampaikan, bahwa pemerintah terus berupaya mengeluarkan TRHS dari status bahaya. Upaya ini dengan memaksimalkan pemanfaatan TRHS untuk kesejahteraan masyarakat. 

Meskipun begitu, menurut Wiratno rencana pembangunan jalan bukanlah solusi. Apabila rencana pembangunan jalan direalisasikan bakal memperburuk kondisi. Padahal, yang dibutuhkan masyarakat Sumbar adalah lahan milik rakyat.

"Tentunya masyarakat akan saling rebutan lahan dengan menggunakan pihak swasta, ini bisa menciptakan konflik dan kekacauan sosial. Jangan sampai warisan dunia di salah satu tanah Sumatera menjadi punah,” tegasnya.

Selain Gubernur Sumbar, pada rapat tersebut hadir juga Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni, Dirjen KSDAE Wiratno, Deputi PMK Kemenko PMK RI Yuli Harsono, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi Usama Putra, Kepala UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Sumbar. (005)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *