Wagub Sumbar Nasrul Abit saat membuka Rakor P3MD Sumbar 2019 di Bukittinggi, Selasa malam (3/9/2019). (Foto: Wahyu)


Ekonomi

Pemprov Sumbar Minta Penggunaan Dana Desa di Setiap Nagari Tepat Sasaran

BUKITTINGGI (SumbarFokus)

Pemerintah Provinsi Sumbar terus berupaya dana desa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun ditargetkan dapat menghasilkan sistem pengelolaan dana yang efektif, efisien dan akuntabel.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit pada acara Rapat Koordinasi Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Sumatera Barat 2019 bertemakan Optimalisasi Pengawasan Untuk Mewujudkan Kualitas Penggunaan Dana Desa Menuju Sumatera Barat Unggul di Bukittinggi, baru-baru ini.

“Rakor ini merupakan momentum dalam peningkatan menindaklanjuti program keberhasilan desa. Pemerintah mengharapkan para pendamping membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa atau nagari,” kata Nasrul.


Menurut mantan Bupati Pesisir Selatan dua periode ini, Program Inovasi Desa hendaknya bisa memberikan kemudahan pelayanan masyarakat. Tujuannya, gar pemanfaatan dana desa tepat sasaran dan tepat guna bagi pembangunan masyarakat di seluruh desa atau nagari yang ada di Sumbar.

Ia berpendapat, walinagari atau kepaladesa merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Maka diharuskan menyikapi berbagai perkembangan kemajuan yang terjadi saat ini. Setiap walinagari dan kepala desa harus membuat inovasi terobosan dalam meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

“Tugas dan tanggungjawab walinagari sangat berat. Apalagi dana desa yang dikucurkan pemerintah sangat besar, dan setiap tahun nilainya selalu bertambah. Jadi ini perlu pemahaman dalam pengelolaannya yang tepat,” ujarnya.

Selain itu, tugas perangkat desa merupakan tugas semua pihak. Apalagi pemerintah menggelontorkan dana desa cukup besar, dan langsung ditransfer ke kabupaten. Dana desa ini harus dipertanggungjawabkan, penggunaannya harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi serta diawasi secara intensif.

“Tentu ini suatu tantangan yang cukup berat pula bagi kita semua, untuk itu diperlukan kerjasama semua pihak terkait seperti dengan Tenaga Ahli Inovasi Desa, Tenaga Ahli Profesional Pendamping Desa dan stakeholder lainnya,” ungkap Nasrul.

Lebih lanjut Nasrul mengingatkan, agar seluruh komponen yang terkait dalam penggunaan dana desa, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. Walinagari harus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan berdaya saing. Salah satunya dengan pelayanan melalui teknologi.

Kita Peduli!

"Setiap walinagari harus aktif dalam membuat peraturan untuk membangun nagari, baik terkait retribusi atau terkait hal lainnya agar mampu meningkatkan pendapatan per kapita. Tentu juga memanfaatkan teknologi, dalam rangka menyosong kemajuan teknologi informasi di era revolusi industri 4.0," katanya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumbar Syafrizal Ucok melaporkan, Rakor P3MD ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

"Saat ini, kewenangan secara proporsional diberikan kepada walinagari, untuk mengambil keputusan terkait program yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas permasalahan yang dihadapi masyarakat," sebutnya.

Syafrizal juga menyampaikan, dalam pembangunan di daerah, pemerintah perlu pendekatan dan partisipasi masyarakat sebagai obyek. Namun, pemerintah juga harus mampu berperan sebagai subyek yang memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa. 

“Dengan demikian pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator melalui pemberian bantuan, pembinaan atau arahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan,” pungkasnya. (005)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018