Ilustrasi kartu JKN-KIS. (Foto: Ist.)


Lain-lain

Pemerintah Pusat Diminta Tanggulangi Iuran JKN-KIS 26 Ribu Warga Mentawai

PADANG (SumbarFokus)

Pemerintah pusat diminta menanggulangi iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi 26 ribu warga Kabupaten Kepulauan Mentawai karena mulai tahun ini tidak lagi dialokasikan di APBD setempat.

"Pemerintah pusat harus mengambil alih kalau tidak ini akan berdampak luas bagi warga setempat yang sebelumnya menjadi peserta penerima bantuan iuran," kata anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat Muslim M. Yatim di Padang, Sabtu (4/1/2020), dalam rangkaian reses ke Sumbar.

Anggota Komite III DPD RI tersebut menemukan di lapangan bahwa pemerintah daerah setempat mengalami kesulitan membiayai iuran karena harus mendahulukan pembangunan infrastruktur berupa jalan yang sifatnya mendesak.


"Iuran JKN-KIS dan pembangunan jalan sama-sama penting namun tidak mungkin warga yang sebelumnya sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS kemudian berhenti, kalau mereka hendak berobat akan kesulitan," katanya.

Apalagi, kata dia, Mentawai merupakan daerah 3T. yaitu tertinggal, terdepan. dan terluar yang harus mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat.

Ia menyarankan Kementerian Sosial mengambil alih pembiayaan iuran agar warga Mentawai tidak terputus status kepesertaannya.

Pada sisi lain, ia juga menyoroti terkait dengan penaikan iuran BPJS Kesehatan yang berdasarkan temuan di lapangan mayoritas masyarakat menolaknya.

"Mayoritas warga Sumbar yang kami temui, menyatakan menolak atas kenaikan iuran BPJS yang naik hingga 100 persen karena memberatkan biaya hidup dan menambah pengeluaran," katanya.

Ia berharap, sebagaimana harapan masyarakat banyak agar kenaikan iuran BPJS Kesehatan terutama kelas III dibatalkan.

Terkait dengan aspirasi masyarakat yang mengeluhkan pelayanan belum optimal di fasilitas kesehatan, ia mengajak BPJS Kesehatan ikut melakukan pengawasan dan mengimbau pengelola fasilitas kesehatan memperbaiki pelayanan.

Ia juga mengingatkan pengelola rumah sakit tidak melakukan manipulasi keuangan dan laporan terkait dengan pelayanan peserta JKN-KIS karena jika ditemukan adanya kecurangan selain penghentian kerja sama juga bisa berujung pidana. (001)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018