DPRD Agam menggelar rapat paripurna pengusulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati, Senin (18/1/2021). (Foto: Ist.)


Parlementaria

Paripurna DPRD Agam Digelar untuk Usulkan Pemberhetinan Bupati dan Wakil Bupati

LUBUK BASUNG (SumbarFokus)

Senin (18/1/2021), DPRD Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), menggelar rapat paripurna pengusulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati setempat masa jabatan 2016-2021 di ruang sidang utama dewan. Rapat itu langsung dipimpin Ketua DPRD Agam Novi Irwan, dihadiri Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, Wakil Ketua DPRD Agam, anggota DPRD, Forkopimda, sekretaris DPRD, kepala OPD dan lainnya.

Ketua DPRD Agam Novi Irwan mengatakan bahwa rapat itu menindaklanjuti Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/19/Pem-2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal usulan pemberhentian dan pengangkatan Bupati atau Walikota dan Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

"Ini berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.131.13-804 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Agam, Sumbar dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 132.13-805 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Agam, Sumbar," katanya.


Selanjutnya, paripurna tersebut menyampaikan pengumuman tentang usulan pemberhentian masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Agam periode 2016-2021. Usulan itu dibacakan oleh Sekretaris DPRD Agam, Indra.

Indra menambahkan, usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Agam masa jabatan 2016-2021 tersebut akan disampaikan oleh pimpinan DPRD Agam ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumbar untuk penetapan pemberhentian sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

"Usulan itu akan segera disampaikan ke Gubernur Sumbar," katanya.

Usulan itu sesuai Pasal 154 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 23 huruf e Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2018 menerangkan salah satu tugas dan kewenangan DPRD adalah pengusulan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dapat pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.

Selain itu Pasal 78 Ayat (2) huruf a dan Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menerangkan bahwa pemberhentian bupati dan wakil bupati diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada presiden melalui Menteri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur. (002)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2020




      agam