Wagub Sumbar Audy Joinaldy dan Wakil Ketua I DPRD Sumbar Irsyad Syafar serta jajaran legislatif, melakukan serah terima Nota Pengantar RAPBD Sumbar 2022. (Foto: Ist.)


Ekonomi

Paparkan Kondisi Ekonomi Makro, Wagub Audy Joinaldy Serahkan Nota Pengantar RAPBD Sumbar 2022

PADANG (SumbarFokus)

Pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai memberi berpengaruh besar pada penerimaan negara dan daerah, termasuk Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Beberapa indikator ekonomi makro untuk daerah Sumbar mencatat bahwa Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menekan pertumbuhan ekonomi, dimana Sumbar tercatat mengalami terkontraksi sekitar -1,6 persen.  Pertumbuhan PDRB per kapita pun terkontraksi ke angka Rp30,64 juta dari sebelumnya pada tahun 2019 berada di angka Rp31,67 juta.

Hal ini disampaikan oleh Wagub Sumbar Audy Joinaldy pada Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang APBD Provinsi Sumbar tahun 2022, di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Kamis (14/10/2021).

"Untuk tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Sumbar diperkirakan berada pada angka 5,4-5,7 persen. Hal ini didorong tren positif dari harga CPO dan karet dunia, sehingga mendorong sektor pertanian dan perkebunan," kata Wagub Audy Joinaldy.


Wagub Audy menambahkan, bahwa kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut adalah pembangunan jalan tol Padang - Pekanbaru yang diyakini mampu mendorong adanya investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumbar.

Dari sisi ketimpangan pendapatan masyarakat yang diukur dari rasio gini, walaupun cenderung mengalami penurunan secara lambat dalam 10 tahun terakhir, tetapi secara pemerataan pendapatan justru mengalami trend positif, dimana pada tahun sebelumnya dari 0,006 point menjadi 0,301 pada tahun 2020 yang lalu, pandemi COVID-19 justru menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Sumbar.

Untuk aspek kemiskinan dan pengangguran, pandemi COVID-19 juga menambah jumlah penduduk miskin baru sebanyak 16,57 ribu jiwa sehingga meningkatkan angka kemiskinan dari 6,40 persen menjadi 6,56 persen. Jumlah pun bertambah 44,85 ribu orang, meningkat dari 5,33 persen menjadi 6,88 persen.  

Selanjutnya laju Inflasi Sumatera Barat pada triwulan IV tahun 2020 tercatat sebesar 2,11% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi pada triwulan III tahun 2020 sebesar 0,16 persen (yoy).  

Audy menerangkan, dengan memperhatikan perkembangan beberapa indikator ekonomi makro tersebut maka dirumuskan beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumbar untuk tahun 2022.

"Dengan memperhatikan  beberapa indikator ekonomi makro, maka disusunlah estimasi pendapatan daerah pada rancangan APBD tahun 2022 dengan total Pendapatan Daerah diperkirakan sebesar Rp6.612 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer dan pendapatan lainnya," jelasnya.

Kita Peduli!

Adapun Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2,501 triliun terdiri dari, Pajak Daerah sebesar Rp1,917 triliun, Retribusi Daerah sebesar Rp25,002 miliar, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp94,896 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp464,525 miliar.

Untuk pendapatan transfer sebesar 4,033 Triliun yang sepenuhnya berasal dari transfer pemerintah pusat yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp125,046 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,887 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp280,245 miliar, Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) sebesar Rp1,741 triliun, serta pendapatan lainnya yang sah sebesar Rp76,99 miliar..

Audy menjelaskan, penganggaran pendapatan daerah tersebut didasari beberapa pertimbangan, yaitu penganggaran target pendapatan transfer belum disesuaikan dengan alokasi terbaru yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan untuk tahun 2022 dan penganggaran pendapatan asli daerah dilakukan secara rasional dan direncanakan dapat dicapai dalam tahun berjalan dengan asumsi bahwa perekonomian masyarakat masih berada dalam kondisi terdampak pandemi COVID-19.

Selain itu, untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah dilakukan beberapa upaya/kebijakan yaitu dengan penyediaan titik layanan (payment point) yang efektif dan efisien (cepat, tepat, mudah, murah, tidak terbatas) yaitu pembukaan layanan pembayaran pajak kendaraan tahunan melalui Jaringan Elektronik,ATM, SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking, Channel Layanan Modern, Gerai Modern, E-Commerce, PPOB (Payment Point Online Bank); Samsat Car Free day serta pengembangan teknologi pada semua titik layanan harus full online serta terintegrasi dengan Samsat Online Nasional (samonas); mengevaluasi jenis pelayanan dan pengubahan pola tarik dan tarif pungutan pajak daerah; memperkuat basis dan layanan; dan peningkatan layanan.

Dari sisi belanja daerah pada rancangan APBD tahun 2022 sebesar Rp6,842 triliun rupiah yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp4,96 triliun, belanja modal sebesar Rp897,427 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp55,13 miliar dan belanja transfer sebesar Rp973,044 miliar.

Berdasarkan estimasi APBD tersebut, Audy menyampaikan terdapat defisit APBD tahun anggaran tahun 2022 sebesar Rp230 miliar.

Untuk menutupi defisit tersebut, diupayakan melalui pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

"Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp250 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp20 miliar, sehingga pembiayaan netto sama dengan defisit anggaran sebesar Rp230 miliar," terangnya.

Wagub Sumbar berharap pada anggaran APBD tahun 2022 bisa memberikan manfaat yang lebih besar pada masyarakat Sumbar ke depannya.

Selanjutnya, Wakil Ketua I DPRD Sumbar Irsyad Syafar menanggapi positif sesuai rancangan APBD tahun 2022 yang disampaikan oleh Wagub Sumbar.

Kemudian, pihaknya juga memastikan bahwa Pemprov Sumbar terus berkomitmen dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran sesuai mandatory spending yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan sesuai dengan visi misi Sumbar. (000/Sumbar)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2021