Rapat Koordinasi KPw BI Sumbar dengan Pemerintah Kota Padang, PT Pertaminan, Ombudsman, YLKI, dan PT BRI Wilayah Padang mengenai Implementasi Jalur Non Tunai (TNT) pada SPBU di Kota Padang, Rabu (21/11). (Foto: Yeyen)


Ekonomi

Ombudsman Sumbar: Pertamina Kurang Kooperatif!

PADANG (SumbarFokus)

Kondisi padatnya antrian di banyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Padang belakangan ini dinilai patut jadi perhatian PT Pertamina. Namun demikian, Pertamina disebut kurang kooperatif dalam menyikapi kondisi crowded tersebut.

Ini ditegaskan oleh Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar), Adel Wahidi, dalam kesempatan temu koordinasi terkait kondisi terkini yang melibatkan Bank Indonesia Sumbar, YLKI Sumbar, dan perwakilan perbankan, baru-baru ini.

“Pertamina kurang kooperatif untuk penyelesaian. Hari ini perwakilannya malah tidak hadir,” Adel menekankan.


Adel menyorot, dalam pertemuan koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar Endy Dwi Tjahjono tersebut, seharusnya perwakilan dari Pertamina hadir untuk menjelaskan berbagai kebingungan masyarakat dan praduga-praduga terkait sesaknya antrian di SPBU-SPBU di Kota Padang.

“Penjualan premium rata-rata satu pompa. Ini harus dijelaskan. Silahkan jika ada kuota nasional, per wilayah. Namun, penjualan hariannya bagaimana? Masyarakat memilih bertahan asal dapat premium. Dua pompa kan bisa. Dari padatnya antrian, menimbulkan kemacetan. Kemacetan bisa menimbulkan masalah sosial lainnya,” ujar Adel menyayangkan tidak hadirnya PT Pertamina dalam Rapat Koordinasi.

Menurut Adel lagi, kebijakan terkait pembatasan layanan BBM belum ada. Subsidi ditujukan harusnya untuk melindungo masyarakat kelas ekonomi rendah.

“Tapi saat berada di SPBU, semua ambil jatah. Tidak ada perlindungan terhadap kelas ekonomi ini,” sebutnya.

Terkait kebijakan non tunai sendiri, Adel menilai masih kurang dilakukannya sosialisasi. Partisipasi publik, menurutnya harus meningkat. Karena itu masih perlu intensitas sosialisasi diperkuat.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia wilayah Sumbar, Dahnil Aswad, juga menyayangkan masih tidak jelasnya kondisi ketersediaan BBM berjenis premium yang kini jadi favorit konsumen di SPBU.

Kita Peduli!

“Menurut YLKI, SPBU harus menghindari pembelian premium jerigenan. Kalau bisa ada pertamini legal, bertempat di daerah-daerah komplek yang cukup banyak masyarakat di sana. Cukup satu jenis BBM disediakan, premium,” Dahnil memberikan satu solusi mengurai masalah antrian BBM di SPBU di Kota Padang.

Sementara, Kepala  Bagian Perekonomian Pemko Padang, Edi Dharma, menyampaikan harapan agar 25 SPBU yang ada di Kota Padang punya standardisasi yang sama. Untuk gerakan non tunai sendiri, disampaikannya, Pemko Padang sangat memberikan dukungan.

“Jangan-jangan, pengisian BBM jenis premium ini yang bermasalah. Kita harus lihat, porsinya memang gerakan non tunai, tapi saya lihat ga sampai 20 persen,” ujar Edi Dharma menyinggung praduga awal yang berkembang bahwa antrian di SPBU diakibatkan adanya JNT.

Terkait ketidakhadiran pihak Pertamina dalam Rapat Koordinasi saat itu, Edi mennyatakan bahwa Wali Kota sendiri sudah melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina sekitar tiga minggu sebelumnya. Edi menyebutkan, pihak Pertamina mengatakan akan melakukan konsolidasi dengan beberapa pihak.

“Tidak hadirnya mereka ini bukan berarti mereka tidak respon. Mereka berterimakasi pada Pemko dan mereka memperhatikan kondisi terkini,” ujar Edi.

Namun tetap ditegaskan oleh Edi Dharma, jika Pertamina masih belum memberi respon yang jelas, Wali Kota Padang akan memberi teguran secara resmi kepada pihak PT Pertamina. (003)

 

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2021