Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat Misran Pasaribu. (Foto: YEYEN)


Ekonomi

OJK Sumbar: Total Aset Perbankan Syariah di Sumbar Alami Kenaikan

PADANG  (SumbarFokus)

Total aset perbankan syariah di Sumatera Barat (Sumbar) mengalami kenaikan. Peningkatan terjadi signifikan, mencapai 8,20 persen atau sebesar Rp300 Miliar (YoY) dari sebesar Rp3,66 Triliun pada Agustus 2019 menjadi sebesar Rp3,96 Triliun. Ini dikemukakan oleh Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat Misran Pasaribu, dalam kesempatan jumpa pers virtual pemaparan mengenai kondisi ekonomi terkini Sumbar, Kamis (22/10/2020).

Dikatakan Misran, peningkatan total Aset tersebut dikarenakan meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp150 Miliar (4,42 persen) dari sebesar Rp3,39 Triliun menjadi sebesar    Rp3,54 Triliun. Pembiayaan yang disalurkan juga meningkat sebesar Rp220 Miliar (7,77 persen) dari Rp2,83 Triliun menjadi Rp3,05 Triliun.

Dijelaskan, dilihat secara Year to Date (YtD), kinerja Industri Perbankan Syariah Sumbar juga mengalami kontraksi sehingga berdampak pada perlambatan pertumbuhan. Kinerja Total Aset/Volume Usaha mengalami peningkatan sebesar Rp80 Miliar (2,06 persen) dari sebesar Rp3,88 Triliun pada posisi Desember 2019. Begitu juga untuk pertumbuhan kinerja Pembiayaan yang disalurkan, secara year to date jumlah Pembiayaan yang diberikan sedikit meningkat yaitu sebesar Rp30 Miliar (0,99 persen) dari posisi Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp3,02 Triliun. Kinerja Penghimpunan DPK mengalami penurunan sebesar Rp40 Miliar (-1,12 persen).


Ditambahkan, kualitas dari Pembiayaan yang disalurkan relatif masih cukup baik dengan rasio Non Performing Financing (NPF) yang tercatat sebesar 3,54 persen dan meningkat dari posisi yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,39 persen. Namun demikian rasio NPF Industri Perbankan Syariah Sumbar ini sedikit berada di atas rasio NPF Industri Perbankan secara Nasional yang tercatat sebesar 3,46 persen.

Kinerja Industri Perbankan Syariah di Sumbar yang terdiri dari BUS, UUS, dan BPRS, ditekankan, secara YoY memang sedikit berbeda dengan Industri Perbankan secara umum di Sumbar.

“Dari sisi FDR (red-Financing to Deposit Ratio) masih ada peluang, dimana posisinya masih 86,16 persen. FDR ini posisinya sama dengan LDR pada perbankan umum, namun dalam perbankan syariah mengenal istilah pembiayaan (financing) bukan hutang (loan),” terang Misran.

Namun demikian, angka 86,16 persen pada posisi Agustus 2020 ini, disebutkan, masih berada di bawah rata-rata FDR Nasional yang tercatat sebesar 87,03 persen. Share perbankan syariah Sumbar pada posisi Agustus 2020 terhadap Nasional juga masih relatif kecil yaitu untuk share untuk Aset hanya sebesar 0,72 persen, share untuk Pembiayaan hanya sebesar 0,80 persen, dan share untuk DPK hanya sebesar 0,81 persen.

Dalam kesempatan jumpa pers itu, selain memaparkan mengenai kinerja industri jasa keuangan, Misran juga menjelaskan mengani kinerja pasar modal dan peran aktif OJK dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kemudian, terkait investasi bodong, yang juga jadi perhatian OJK Sumbar, Misran juga mengingatkan warga Sumbar untuk tetap waspada. Menurutnya, masa pandemi ini bisa membuat masyarakat cepat terbujuk rayu oknum-oknum pelaku investasi bodong. Jika masyarakat menemukan permasalahan terkait hal ini, atau menemukan indikasi adanya investasi palsu/penipuan, bisa segera menghubungi pihak OJK ko nomor 157. (003)

Kita Peduli!

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2020




      sumbar