Gubernur Sumbar Mahyeldi. (Foto: Ist.)


Pemerintahan

Mutasi di Pemko Padang Dinilai KASN Tak Sesuai Prosedur, Gubernur Ingatkan Kepala Daerah Ikut Aturan

PADANG (SumbarFokus)

Dalam melakukan mutasi dan pelantikan pejabat kepala daerah harus mengikuti aturan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Ini ditegaskan oleh Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi, yang juga ditujukan pada bupati dan walikota di Sumbar, Rabu (21/4/2021), usai bertemu dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk membahas mutasi pejabat di Pemerintah Kota (Pemko) Padang yang dinilai tidak sesuai prosedur.

Disebutkan, jika kepala daerah tetap melantik dan memutasi pejabat tanpa mengikuti prosedur yang ada, akan timbul banyak dampak, mulai mulai dari karir ASN yang bersangkutan hingga agenda pemerintah daerah yang bisa terhambat.

“Soalnya ini juga menyangkut dengan Kementerian Dalam Negeri," imbuh Gubernur.


Terkait dengan mutasi yang dilakukan Wali Kota Padang Hendri Septa yang dinilai KASN tidak sesuai prosedur ia menyampaikan KASN akan langsung bertemu dengan Walikota Padang. Gubernur menyatakan sependapat dengan KASN,  perlu pertemuan untuk membahas hal ini. Gubernur juga mengaku baru tahu persoalan tersebut berdasarkan surat yang dikirimkan KASN kepada Gubernur, yang akhirnya pihaknya diminta mengundang Walikota Padang bertemu KASN membahas persoalan ini.

Mahyeldi sendiri menagkui, semasa ia menjabat sebagai Walikota Padang, dirinya selalu berupaya taat aturan dalam melantik dan memutasi pejabat. Hal ini, menurutnya, juga diakui oleh KASN.

“Selama ini hubungan kami juga baik dan tidak ada permasalahan," sebutnya.

Sementara, Asisten Komisioner KASN Toni Sitorus menyebutkan bahwa pihaknya meminta Walikota Padang Hendri Septa membatalkan dan mengembalikan ke jabatan semula pejabat di lingkungan Pemerintah Kota yang dimutasi pada 15 April 2021, karena dinilai tidak sesuai peraturan yang berlaku

"Kami menyarankan dalam melakukan mutasi agar sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku," ujarnya.

Dijelaskan, pelanggaran yang dilakukan oleh Wali Kota Padang adalah melakukan mutasi tanpa mengikuti prosedur yang ada. Menurut Sitorus, sebaiknya pejabat yang sudah dilantik dikembalikan dulu ke jabatan semula kemudian jika ingin dimutasi maka dilakukan sesuai peraturan perundangan yang ada.

Kita Peduli!

Dalam pertemuan antara KASN dan Walikota Padang tersebut, KASN telah mengundang Walikota Padang Hendri Septa, namun yang bersangkutan tidak hadir sehingga akhirnya pertemuan hanya diikuti Gubernur Sumbar Mahyeldi. Untuk itu, KASN akan kembali menyurati Walikota Padang untuk membahas hal ini.

Diketahui sebelumnya, telah dilakukan pengukuhan dan mutasi 180 pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Padang. Ketidaksesuaian prosedur yang dimaksud yaitu dalam proses mutasi Inspektorat Kota Padang Andri Yulika menjadi staf ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, dinilai melanggar PP 17/2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen ASN.

Dalam pasal 132 dinyatakan pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dalam satu instansi, maupun antar instansi dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi.

Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat, sesuai standar kompetensi jabatan, dan telah menduduki jabatan paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun.

Kemudian pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Lalu bupati/wali kota sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi inspektur daerah kabupaten/kota dan inspektur pembantu Daerah kabupaten/kota terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat.

Namun yang terjadi di lapangan penggantian inspektur dilakukan tanpa ada konsultasi tertulis kepada gubernur Sumbar.

Pelanggaran serupa juga terjadi pada mutasi Suardi dari Kepala BKPSDM Padang menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Arfian dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Kepala BKPSDM, Yenni Yuliza dari Kepala Dinas PUPR menjadi Kepala Bappeda, dan Medi Iswandi dari Kepala Bappeda menjadi Staf Ahli yaitu tanpa mendapatkan rekomendasi tertulis dari KASN.

Tidak hanya itu terdapat dua pejabat dimutasi yang akan memasuki pensiun yaitu Suardi pada 1 Oktober 2021 dan Hermen Peri pada 1 Agustus 2021 yang akan berpengaruh pada proses pembayaran pensiun. Terdapat pula dua nama yang sedang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di LAN-RI Jakarta yaitu Arfian dan Yenni Yuliza.

Sesuai dengan formulir pernyataan komitmen bagi yang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional dan ditandatangani PPK menyatakan pejabat yang bersangkutan tidak akan dipindahkan selama mengikuti diklat kecuali promosi dalam jabatan.

Terakhir, ada enam pejabat administrator eselon III dan pengawas eselon IV yang dinonjobkan dan mengacu kepada PP 53 tahun 2010 nonjob dilakukan harus melalui mekanisme pemberhentian jabatan karena melakukan pelanggaran berat.

Pengukuhan dan pelantiakn 180 pejabat struktural itu sendiri terdiri atas pejabat eselon II, III dan IV di jajaran Pemerintah Kota Padang. Pelantikan mengacu kepada Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor: 821.21/245/SK-BKPSDM/2021.

Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan pelantikan dilakukan seiring adanya perubahan nomenklatur di tubuh birokrasi Pemerintah Kota Padang, sehingga sejumlah pejabat eselon II, III dan IV kembali dilantik dan dikukuhkan sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru. Perubahan nomenklatur dilakukan berdasarkan perhitungan beban kerja dan peningkatan kelas pada masing-masing OPD, sehingga perubahan tersebut, menurut Walikota, membuat jabatan struktural terkait perlu dikukuhkan, agar dapat berjalan dan beraktivitas melayani masyarakat sesuai dengan struktur yang baru.  (002)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2021




      padangsumbar