Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat Sosialisasi Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Rangka Menanggulangi LGBT di Provinsi Sumbar 2018, di Padang, Kamis (29/11/2018). (Foto: Wahyu)



Meski Berpengaruh pada Indeks Demokrasi, Pemprov Sumbar Bersikukuh Perangi LGBT

PADANG (SumbarFokus)

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) semakin menggalakkan pencegahan perilaku menyimpang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang selalu cenderung bertambah di lingkungan masyarakat Sumbar.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Sumbar dalam minimalisir perilaku menyimpang LGBT ini ialah dengan melahirkan Peraturan Daerah (Perda) di setiap kabupaten/kota yang ada di wilayah Sumbar. Perda ini mencakup ketahanan keluarga dalam mendidik dan mengawasi tingkah laku anak agar terhindar dari perilaku LGBT.

"Gencarnya kita memerangi perilaku LGBT ini tentu mendapat kecaman atau tekanan dari berbagai pihak kepada Pemrov Sumbar, yang berdampak pada rendahnya nilai indeks demokrasi di Sumbar," ujar Irwan usai acara Sosialisasi Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Rangka Menanggulangi LGBT di Provinsi Sumbar 2018, di Padang, Kamis (29/11/2018).


Ia menyadari bahwa dukungan terhadap pelaku LGBT ini sangat kuat, bukan saja dari pihak asing tetapi juga berbagai lembaga masyarakat yang ada di Indonesia. Dikatakannya, dukungan terhadap pelaku LGBT ini dengan mengatasnamakan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), serta kebebasan mengekspresikan diri di dalam negara demokrasi.

Meskipun begitu banyaknya tekanan dari berbagai pihak, Irwan mengungkapkan bahwa ia tidak takut dengan resiko apapun, termasuk dinilai rendahnya indeks demokrasi di Sumbar oleh pemerintah pusat, karena menurut Irwan pihaknya tidak melanggar HAM, namun hanya memerangi perilaku LGBT dan bukan pelaku LGBT.

"Tidak apa-apa indeks demokrasi kita dikatakan rendah. Kita tidak takut, sebab kita bukan memerangi orangnya tetapi membenci perilakunya," tegas Gubernur Sumbar ini.

Sebelumnya Irwan menyampaikan bahwa Sumbar dinilai pencetak skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terendah di Indonesia tahun 2017, yakni hanya 54,41 atau termasuk dalam kategori buruk. Salah satu faktor rendahnya IDI Sumbar ini dikatakan Irwan karena dinilai melanggar HAM, yakni Pemprov Sumbar terlalu memerangi perilaku LGBT selama ini.

Padahal sekali lagi ia katakan, pihaknya memerangi perilaku LGBT karena diharamkan oleh agama serta tidak sesuai dengan adat istiadat dan budaya orang Minangkabau. Maka dari itu pula ia mengharapkan semua pihak harus ikut berperan dalam mengatasi bertumbuhkembangnya perilaku menyimpang pelaku LGBT ini.

"Setahun yang lalu IDI Sumbar terendah karena banyaknya provokasi media nasional dan media sosial yang mengutip pernyataan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit yang mulai melawan perilaku LGBT. Padahal, sekali lagi kita bukan menghambat pelakunya, tapi perilakunya," tegas Irwan.

Pada kesempatan itu Irwan juga menyampaikan pentingnya peran keluarga dalam mencegah berkembangnya penyakit menyimpang ini. Bahkan ia menilai keluarga merupakan faktor kunci utama dalam mensosialisasikan buruknya dampak LGBT bagi anak dan membentuk ketahanan keluarga.

Selain keluarga kata Irwan, dalam mencegah perilaku LGBT ini juga perlu dukungan dari berbagai elemen masyarakat baik pemerintah, teman, ninik mamak, ulama, lembaga pendidikan, institusi kesehatan, dan organisasi kepemudaan. Sebab menurutnya faktor penyebab terjadinya LGBT ini diakibatkan pengaruh lingkungan, seperti teman sejawat, teknologi, hingga gaya hidup.

"Jika ada teman, sahabat, dan saudara atau keluarganya terjangkit LGBT ini, cepat-cepat berobat ke rumah sakit, psikiater, ulama atau pendidikan agama, dan dinas sosial," pungkas Irwan menyarankan. (005)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018