Afrianto Daud.


Opini

Menyoal Wacana Impor Rektor Asing

Oleh AFRIANTO DAUD

(Dosen FKIP Universitas Riau, PhD in Teacher Education, Monash University Australia)

 

Wacana Kementrian Riset dan Peguruan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mengimpor rektor asing telah kembali menuai pro kontra di tengah masyarakat. Wacana ini sebenarnya sudah pernah disampaikan sekitar tahun 2016 yang lalu. Tetapi, sempat menghilang karena mendapat penolakan yang kuat dari berbagai pihak. Baru-baru ini Prof M Nasir kembali menyuarakan rencana ini. Pak menteri Nasir bahkan mengatakan bahwa wacana ini sudah disetujui oleh bapak presiden Joko Widodo. Dengan demikian, rencana mendatangkan rektor asing ini tinggal menunggu waktu untuk menjadi kenyataan. Kemenristekdikti menargetkan bahwa pada tahun 2020 sedikitnya ada lima perguruan tinggi di Indonesia yang akan dipimpin oleh rektor impor ini. Kementrian belum merilis nama-nama perguruan tinggi yang akan menjadi prioritas.


Dalam beberapa komunikasi dengan media, Prof Nasir beralasan bahwa perguruan tinggi kita perlu mengejar ketertinggalan. Kita mesti bisa masuk rangking atas dalam kelompok world class university atau masuk jajaran 100 besar rangking universitas dunia. Rangking PT kita saat ini memang masih relatif di bawah. Publikasiterakhir(2019/2020) QS University Rankingmenunjukkan bahwa Universitas Indonesia sebagai universitas terbaik yang kita punya ‘hanya’ berada di rangking 296dari lebih seribu universitas di dunia, kemudian diikuti olehUniversitas Gadjah Mada di rangking 320 dan Institut Teknologi Bandung (ITB) di rangking 331. Prof Nasir ingin memperbaiki rangking ini.

Perangkingan universitas di dunia yang dilakukan oleh Quacquarelli Symonds (QS), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan berbasis di UK, mendasarkan kepada beberapa kriteria. Universitas terus dievaluasi sesuai dengan enam metric berikut: reputasi akademik (40 persen), reputasi pengelola (10 persen), rasio dosen/mahasiswa (20 persen), kutipan per fakultas (20 persen), rasio fakultas internasional (5 persen), dan rasio mahasiswa internasional (5 persen).

 

Status Quo Perguruan Tinggi Kita

Keinginan Kemenristekdikti untuk menggenjot kualitas perguruan tinggi kita tentu adalah hal yang baik. Kita tentu ingin juga maju seperti orang lain. Kita sering tertinggal di banyak hal bahkan oleh beberapa negara tetangga. Dalam konteks rangking perguruan tinggi, misalnya, beberapa universitas di Malaysia, Singapura, dan Thailand berada jauh di atas kita. National University of Singapore (NUS), Singapura, misalnya, berada di urutan 11 dunia. Pun begitu dengan Universiti Malaya (UM), Malaysia (urutan 87 dunia); Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia (urutan 184 dunia). Dari Thailand ada Chulalongkorn University yang berada di urutan 271 dunia.

Sekali lagi, kita wajib terus berpikir bagaimana mengejar ketertinggalan ini. Pertanyaan kritisnya adalah bagaimana sesungguhnya status quo perguruan tinggi kita saat ini?Apa yang menjadi problem mendasar perguruan tinggi kita sehingga masih susah mengejar indikator dalam rangking universitas dunia? Apakah memang karena masalah kepemimpinan yang berkebangsaan Indonesia atau ada hal lain yang lebih kompleks?

Kepemimpinan tentu adalah hal yang sentral dalam manajemen perguruan tinggi. Tapi, apakah mengganti kepemimpin rektor dengan orang asing sebagai solusi? Apakah itu tidak terlalu menyederhanakan masalah? Apakah

Thesis Saya, kita tidak kekurangan orang pintar untuk memimpin perguruan tinggi. Kebanyak rektor yang kita punya adalah juga alumni perguruan tinggi luar negeri. Mereka juga memiliki jejaring internasional yang luas. Tapi, mengapa perguruan tinggi kita belum bisa seperti yang diharapkan pak mentri? Sangat boleh jadi bahwa masalahnya rumit. Tidak sesederhana dengan mengganti rektor dengan orang asing.

Terkait reputasi akademik, misalnya, diantara masalah utama kita adalah lemahnya kultur akademik di kalangan akademisi kita. Cukup lama sebagian akademisi kita masih berkutat pada pengajaran. Hanya sedikit yang kuat dalam bidang penelitian dan publikasi. Wajar jika jumlah guru besar kita relatif rendah. Idealnya jumlah guru besar itu adalah 20 persen dari total jumlah dosen (sekitar 22 ribu orang). Saat ini jumlah professor yang terdata di
Science and Technology Index (SINTA) adalah sejumlah 4,345 orang. Berarti kita defisit guru besar sekitar 17 ribu orang.

Membangun kultur akademik tentu tak bisa instan. Tidak juga dengan mengirimkan rektor asing ke perguruan tinggi, terus kemudian bisa berubah. Diperlukan terobosan dan kebijakan baru yang mendorong para dosen untuk semakin produktif dan berkiprah di kancah dunia. Dalam konteks ini, Kemenristekdikti sudah cukup progresif. Adanya aturan yang semakin ketat terkait kenaikan pangkat dan publikasi adalah hal yang bagus. Adanya berbagai insentif publikasi ilmiah juga adalah hal yang tepat. Adanya semangat setiap PT untuk go internationaldalam hal publikasi juga adalah yang baik.

Dengan demikian, walau pak mentri tetap belum puas dengan performa perguruan tinggi kita, sejauh ini, menurut Saya, we are on the right track. Jumlah sitasi kita meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Data di SINTA dengan jelas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah publikasi dosen Indonesia yang terekam dalam Scopus, misalnya, terus meningkat. Tahun 2017, misalnya, ada 76,496 dokumen dari Indonesia yang terindeks Scopus. Jumlah ini jauh meningkat (hampir 200 persen)dibanding tahun 2007 yang hanya 26,543. Ini tentu adalah perkembangan yang menggembirakan. Jika kita konsisten dengan tren ini, rangking kita akan naik signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Selain kultur akademik, masalah lain adalahanggaranperguruantinggidanriset yang masihrelatif rendah. Betul bahwa belakangan anggaran untuk perguruan tinggi terus mengalami kenaikan. Tetapi dibanding dengan anggaran riset yang dimiliki beberapa negara tetangga puluhan tahun sebelum ini, anggaran kita masih rendah. Konon, anggaran riset kita malah paling rendah di Asia Tenggara. Berdasarkan data yang dihimpunolehKemenristekdikti, Malaysia mengeluarkan dana belanja R&D (penelitiandanpengembangan) sebesar 1,13 persen (2014), Thailand 0,39 persen (2014), bahkan Singapura sudah 3,174 persen (2014), sedangkan di Indonesia hinggatahun 2016 anggaranbelanja R&D hanyamenghabiskan 0,2 persendari dana pemerintah.

Rendahnya anggaran ini tidak hanya berakibat pada rendahnya produktivitas dosen dalam meneliti dan publikasi, tetapi juga berakibat pada rendahnya kualitas pengajaran secara umum. Cukup banyak PT yang masih mengalami keterbatasan dalam hal sarana dan parasarana pengajaran, misalnya. Di beberapa PT daerah, bahkan banyak dosen yang tidak memiliki meja kerja sendiri. Bagaimana berharap dosen kita bisa produktif seperti dosen di PT maju itu, jika hanya untuk duduk ngantorpun sebagian dosen belum punya. Bagaimana mungkin PT kita bisa dilirik mahasiswa internasional jika fasilitas pengajaran dasar saja (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan) kita belum baik.


Potensi Masalah

Jika Kemenristekdikti masih memaksakan menadatang rektor asing ini, maka ada beberapa potensi masalah yang akan muncul. Pertama, masalah regulasi. Sampai saat ini setiap universitas memiliki statuta. Diantara isi statuta ini adalah adanya persyaratan untuk menjadi rektor universitas adalah warga negara Indonesia. Dengan demikian, mendatangkan rektor asing akan melabrak isi statuta perguruan tinggi. Kementrian bisa saja mengubah isi statuta ini, tetapi prosesnya tak akan mudah, karena memerlukan persetujuan dari beberapa pihak.

Kedua, rektor asing itu sangat mungkin akan mengalami ‘gagap budaya’. Rektor yang datang bisa saja memiliki track record yang luar biasa, namun belum tentu dia bisa memahami kultur akademik kita dengan baik. Tak mudah mengurus orang Indonesia yang unik dan kompleks. Termasuk rumitnya administrasi peguruan tinggi di Indonesia. Jangan sampai seorang rektor asing yang hebat itu kemudian mundur teratur sebelum misinya kesampaian, karena tak bisa menyesuaikan dengan budaya Indonesia.

Saya setuju bahwa bita harus menggenjot PT kita untuk makin memiliki jaringan luas di dunia, berkolaborasi, membuat inovasi dan prestasi. Tapi, tak perlu dan tak ada urgensinya menjadikan orang asing sebagai rektor. Kalaupun tetap mendatangkan akademisi asing, cukup jadikan mereka sebagai professor tamu, dosen asing, atau konsultan asing, yang bekerjasama membangun PT kita jadi lebih baik. Rektor adalah pemimpin. Seorang pemimpin bisa mengubah banyak hal, termasuk karakter dan nilai. Ini bisa berbahaya. Wallahua’lam.

 

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *