Plt Walikota Padang Hendri Septa. (Foto: Ist.)


Pemerintahan

Masih Perlu Dievaluasi, Pemko Padang Batal Cabut Larangan Pesta Pernikahan

PADANG (SumbarFokus)

Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Hendri Septa, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang belum bisa mencabut larangan pesta pernikahan, yang diberlakukan sejak 9 November 2020, untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dan rencananya akan diakhiri pada 23 November 2020.

Hal tersebut, dikatakan Hendri, Senin (23/11/2020), karena
pihaknya masih perlu melakukan evaluasi kembali sembari menyusun dan membuat surat pencabutan.

Diketahui, Plt Walikota Padang bersama-sama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menggelar rapat membahas pencabutan dan sebelumnya dengan warga Kota Padang khususnya pada Asosiasi Jasa Pesta (AJP) Kota Padang pelarangan pesta berakhir hari ini.


"Namun kami menyayangkan pihak AJP Kota Padang yang terkesan tidak serius dengan komitmen yang telah dideklarasikan terkait larangan pesta untuk sementara waktu," kata dia.

Oleh sebab itu Pemkot Padang perlu mengevaluasi lagi sebelum pencabutan larangan dilakukan.

“Kita tentu telah memikirkan bagaimana pelaku usaha jasa pesta dibolehkan kembali menggelar aktivitas usahanya, namun mereka harus betul-betul menjaga dan menerapkan protokol kesehatan ke depan," sebut Hendri lagi.

Pemko Padang saat ini masih menunggu respon AJP Kota Padang dalam menyikapi semua komitmen yang telah disepakati. Setidaknya, terdapat sembilan poin dalam surat deklarasi bersama yang telah ditandatangani baik dari AJP maupun Pemkot Padang.

"AJP Kota Padang telah janji dalam waktu 14 hari atau dua minggu terakhir akan memberikan informasi terkait berapa jumlah anggota di asosiasi mereka. Sampai sekarang kami belum menerimanya. Begitu juga dalam surat deklarasi bersama itu ada poin agar semua anggota AJP Kota Padang melakukan tes usap,” ujarnya.

Hendri menyampaikan dari laporan Dinas Kesehatan Kota Padang menyatakan belum ada data anggota asosiasi tersebut yang telah mengikuti tes usap. Ia meminta AJP segera melaksanakan tes usap agar dapat beraktivitas seperti biasa. Tes usap dilakukan untuk memastikan tidak ada yang terkena COVID-19 dan ikut membantu pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Padang.

Kita Peduli!

Sebelumnya, Pemko Padang memberlakukan kebijakan pelarangan pesta pernikahan dalam rangka menekan angka penularan COVID-19 mulai 9 November hingga 23 November 2020.

"Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pesta perkawinan cukup menikah di kantor KUA, rumah ibadah, atau di rumah, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan," kata Hendri.

Pelarangan pesta pernikahan berlaku di gedung, convention center ataupun di rumah. Larangan pesta pernikahan itu tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor 870.743/BPBD-Pdg/X/2020 tentang Larangan Pesta Perkawinan dan Batasan Bagi Pelaku Usaha. Larangan mengadakan pesta perkawinan tersebut diberlakukan karena semakin tingginya kasus penyebaran COVID-19 di Kota Padang. (002)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2020