Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat menghadiri Rakor Penyiaran, Senin (15/4/2019) di Padang. (Foto: Wahyu)


Lain-lain

Lembaga Penyiaran di Sumbar "Diwajibkan" Produksi Program Lokal

PADANG (SumbarFokus)

Lembaga penyiaran televisi dan radio se-Sumatera Barat (Sumbar) membentuk komitmen untuk menyediakan slot iklan layanan masyarakat (ILM) agenda pembangunan daerah setempat.

Pernyataan itu disampaikan oleh Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Jimmy Syah Putra Ginting, dalam Rapat Koordinasi Penyiaran Sumbar, Senin (15/4/2019) di Padang.

Dijelaskan, setiap Televisi Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) yang ada di Sumbar, harus memproduksi dan menanyangkan program siaran lokal berdurasi paling sedikit sepuluh persen dari sepuluh waktu siaran berjaringan sehari.

Iklan Dalam Berita

"Kemudian, menanyangkan paling sedikit 30 persen pada waktu prime time setempat, sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran (P3SPS)," lanjut Jimmy di hadapan puluhan awak media lembaga penyiaran saat itu.

Dikatakannya, hal itu sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Maka sebab itu pula, lembaga penyiaran harus menyiarkan konten ILM dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang ada di wilayah Sumbar.

Terkait hal itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyambut baik atas komitmen ini. Meskipun durasinya hanya sepuluh persen, tapi Sumbar sangat perlu memperkenalkan seni, budaya, kearifan lokal, termasuk pariwisata demi percepatan pembangunan daerah.

"Program siaran lokal sangat kita perlukan, agar masyarakat luas tahu perkembangan pembangunan di daerah," ujarnya dalam acara bertemakan Dalam Rangka Mendukung Agenda Pembangunan Daerah melalui Iklan Layanan Masyarakat itu.

Ia juga mengatakan, lembaga penyiaran baik radio maupun televisi, berperan penting dalam pembangunan daerah. Namun, setiap pemberitaan harus berimbang, dengan menyajikan data yang akurat, agar tidak menyesatkan publik.

"Media harus ikut menjaga persatuan. Jangan membuat berita hasutan dan provokatif, atau hoaks. Apalagi di tahun politik ini," tegas alumni Psikologi UI itu.

Maka untuk menyajikan produk siaran yang berkualitas, KPID Sumbar harus aktif mengawasi setiap lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio. Apabila ada yang melanggar aturan, harus ditindak tegas, agar penyiaran aman dan kenyaman publik terjamin.

"Dalam negara demokrasi, kita memang diberi kebebasan untuk menyampaikan apapun, tapi tetap ada aturan dan batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar," jelasnya.

Dalam Rakor bertemakan " itu, dihadiri 86 lembaga penyiaran. Dengan rincian, 20 televisi berjaringan, 6 Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), 6 Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan 54 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). 

Dalam kesempatan itu, seluruh lembaga penyiaran yang ada di Sumbar menandatangi komitmen bersama untuk menayangkan program lokal. Penandatangan dilakukan perwakilan media, yang disaksikan langsung oleh Gubernur Sumbar dan stakeholder lainnya. (005)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *