M. Nurnas. (Foto: Ist.)


Lain-lain

Legislator Sumbar Cak Nurnas: SKB 3 Menteri Tak Boleh Mengubah Tatanan ABS-SBK

PADANG (SumbarFokus)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), M Nurnas, akrab dengan sapaan Cak Nurnas, tegas menyatakan bahwa Surat Keputusan Bersama 3 Menteri terkait aturan berpakaian di sekolah tidak boleh mengubah tatanan yang sudah ada dalam nilai-nilai kearifan lokal Sumatera Barat (Sumbar), yang didasarkan kepada adat basandi syara’-syara’ basandi kitabullah (red-adat didasarkan kepada syariat, syariat didasarkan kepada kitabullah Alquran).

Kepada SumbarFokus.com, Jumat (5/2/2021), Cak Nurnas menjelaskan bahwa kearifan lokal yang ada di Sumatera Barat, Ranah Minang ini, telah diperkokoh juga dengan adanya otonomi daerah, yang punya muatan pula akan nilai-nilai heroik reformasi.

“Nilai otonomi daerah ini pada akhirnya memperkuat nilai-nilai adat Minangkabau, yaitu adat basandi syara’-syara’ basandi kitabullah (ABS-SBK), di tengah kehidupan orang Minangkabau,” ujar dia.


Dengan adanya otonomi daerah tersebut, dikatakan,  semua komponen masyarakat, terutama kepala daerah dan para  anggota DPRD, serta dukungan dari seluruh lapisan, dapat menciptakan aturan-aturan yang makin memperkokoh dalam menerapkan nilai-nila ABS-SBK diseluruh lapisan masyarakat Sumbar.

“Salah satu contoh, Kita di Sumbar, lahir aturan daerah untuk memperkuat nilai tersebut, bahwa bersekolah berpakain kerudung, berpakaian islami, dan menutup aurat. Juga ada aturan pandai baca Alquran, dan lainnya. Alhamdulillah aturan itu  sudah lama berjalan dengan Perda, serta Perbub/Perwako, semua berjalan dengan baik di Ranah Minang ini,” tuturnya.

Ditambahkan, era otonomi daerah sebenarnya sudah mendarah daging dalam kehidupan bermasyarakat. Semua nilai-nilai yang selama ini berkembang lahir dari otonomi sudah susah untuk dihilangkan, yang akan sulit dan butuh waktu jika ingin dihilangkan.

“SKB 3 Menteri yang dibacakan oleh Mentri Pendidikan beberapa hari lalu sepertinya kurang bijak diterapkan di era otonomi ini. Diyakini tidak akan berlaku di Minangkabau secara defakto karena orang perempuan Minang dari dulu sudah identik dengan baju keridung, dan pakai jilbab sudah menjadi kebutuhan sehariannya,” ujar Nurnas.

Menurut Nurnas, anak dan orang tua berbaju dan berkerudung sudah menjadi pilihan fesyen keseharian yang menari, sehingga ada atau tidaknya SKB 3 Menteri tersebut tidak akan memengaruhi keinginan orang Minang untuk berkerudung dan berjilbab.

“Namun kita adalah bagian dari NKRI, yang selama ini, sebelum merdeka sampai Indonesia merdeka, masyarakat Minangkabau telah banyak berjuang, berkontribusi terhadap Negara ini. Maka kebijakan SKB 3 Menteri, harus sinkron dengan otonomi daerah, melalui ABS-SBK,” ujarnya lagi.

Kita Peduli!

Ditegaskan oleh Nurnas ,semua datuk, penghulu, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan bundo kanduang harus bisa mengantisipasi SKB 3 Menteri tersebut, agar tidak mengubah atau bahkan meruntuhkan tatanan yang ada di ABS-SBK.

“Anak dan kemenakan yang perempuan tentu harus tetap menerapkan nilai-nilai adat basandi syara’- syara’ basandi kitabullah.  Mari kita bergandengan tangan untuk selalu menjaga adat Minangkabau,” pungkas Nurnas tegas. (003)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2020




      agamasumbar