Tim Kotaku Sumbar sedang beraudiensi dengan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit terkait penangangan kawasan kumuh, Jumat (6/9/2019) di Padang. (Foto: Wahyu)


Lain-lain

Lebih Sembilan Ribu Hektar Kawasan di Sumbar Berkategori Kumuh

PADANG (SumbarFokus)

Sebanyak 9.331,75 hektare wilayah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dikategorikan sebagai kawasan kumuh. Setidaknya, ada 11 kabupaten dan kota di Sumbar memiliki wilayah kumuh tersebut. Disebutkan oleh Tim Leader Kotaku Sumbar, M. Bajang Ahmadi usai audiensi dengan Wagub Sumbar, Jumat sore (6/9/2019) di Padang, kota dan kabupaten tersebut yaitu Padang, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pariaman, Bukittinggi, Payakumbuh, Limapuluh Kota, Solok, dan lainnya.

Ia mengatakan, program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) telah menangani kawasan kumuh di Sumbar sejak 2014 lalu. Khusus untuk tahun ini, dari total luas daerah kumuh tersebut, Kotaku akan menangani dan menuntaskan lebih kurang 789,89 hektar. 

"Daerah Kota Padang paling banyak, yakni 117 hektar. Kendala kita selama ini karena penanganannya secara bertahap, jadi belum semuanya teratasi," ujarnya.


Upaya ke depan, katanya, akan terus melakukan penataan kawasan kumuh dengan mereview kembali secara bertahap. Langkah ini untuk mendukung terciptanya pemukiman yang layak huni, bersih, produktif, dan berkelanjutan.

Namun dalam penanganannya ada tiga kategori yakni ringan, sedang, dan berat. Dengan pembagian, kategori di bawah 10 hektar kewenangan kabupaten/kota. Lalu 10-15 hektar kewenangan provinsi, dan jika lebih dari 15 hektar merupakan tanggungjawab pemerintah pusat.

Ia juga menyebutkan, ada beberapa indikator dalam mentagorikan kawasan kumuh, di antaranya keteraturan bangunan, sanitasi air, pengelolaan sampah, air bersih, pengamanan, kebakaran, ruang terbuka hijah, serta indikator lainnya.

"Kita tentu akan berkolaborasi antara Pusat dan Daerah, serta semua elemen di Sumbar untuk mengentaskan persoalan kawasan kumuh ini," kata Bajang.

Sementara, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyampaikan, dari banyaknya kawasan kumuh tersebut, baru sekitar 36 persen yang dilakukan penataan. Angka tersebut masib kecil dari luas yang tersisa sebagai kawasan kumuh.

"Kita akan tuntaskan penataan hampir 70 persen lagi ini. Tapi kita pilih mana yang didahulukan dan prioritaskan, kalau bisa satu persatu kota kita tuntaskan," kata Nasrul.

Terkait persoalan ini, pihaknya akan mengundang Dirjen Cipta Karya untuk meminta arahan. Setelah itu akan dilakukan rapat teknis mengatasi kawasan kumuh ini. Terutama di kawasan Kota Padang, Bukittinggi, dan Padang Panjang.

"Kita akan jadwalkan mengundang Dirjen pada tanggal 23-24 bulan ini. Kita juga meminta partisipasi seluruh elemen baik, BUMN, BUMD, maupun masyarakat lainnya," pungkasnya. (005)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *