Dr. Ir. Rusda Khairati, M.Si, seorang yang tergabung dalam Tim Kajian Dampak Kependudukan BKKBN Perwakilan Sumbar menyebutkan lahan pertanian Sumbar berkurang, di Hotel Grand Malindo, Bukittinggi, Kamis (18/10/2018). (Ist)


Ekonomi

Lahan Pertanian di Sumbar Berkurang 14.009 Hektar

PADANG (SumbarFokus)

Luas lahan pertanian, terutama sawah di Sumatera Barat (Sumbar) dalam sepuluh tahun terakhir berkurang 14.009 hektar. Padahal tahun 2006 lahan sawah di Sumbar mencapai 266.184 hektar, kemudian terus menurun menjadi 230.175 hektar tahun 2016.

Pernyataan itu diungkapkan Dr. Ir. Rusda Khairati, M.Si, seorang yang tergabung dalam Tim Kajian Dampak Kependudukan BKKBN Perwakilan Sumbar saat memaparkan hasil penelitiannya berjudul Analisis Dampak Kependudukan terhadap Ketersediaan Lahan Pertanian di Sumbar” di Bukittinggi, Kamis (18/10/2018).

Pada kegiatan Sosialisasi Dampak Kependudukan yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Dukcapil (DP2KBD) Provinsi Sumbar itu, dipaparkan faktor-faktor yang diasumsikan berpengaruh terhadap penurunan lahan sawah tersebut.


“Penurunan signifikan itu disebabkan peningkatan pendapatan dan jumlah penduduk Sumbar yang berimbas pada peningkatan luas permukiman,” sebut Rusda.

Ia menyebutkan, dalam hasil penelitiannya itu setiap tahun penduduk Sumbar bertambah sekitar 68 ribu. Dengan angka ini pertambahan satu penduduk di Sumbar berdampak pada pengurangan lahan sawah sebesar 0.019 hektar.

Berdasarkan kesimpulan penelitian itu, Tim Kajian Dampak Kependudukan BKKBN Perwakilan Sumbar memberikan rekomendasi bagi Pemprov Sumbar. Misalnya perlu dilakukan sosialisasi dan diseminasi tentang dampak pertambahan penduduk terhadap lahan pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Kemudian perlu dilakukannya revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), yang telah memuat alokasi lahan untuk pertanian berkelanjutan disertai dengan sanksi-sanksi yang tegas terhadap pelanggar ketentuan tersebut.

Selain itu perlu disusun kebijakan terkait pemberian izin penggunaan lahan untuk pembangunan perumahan, permukiman, fasilitas publik, dan industri, agar tidak mengurangi lahan pertanian.

Terakhir, agar direncanakan pencetakan sawah baru untuk dapat mengimbangi alih fungsi lahan yang tidak bisa dihindari karena kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan,” pungkasnya. (005)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018