Petugas Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Agam sedang melakukan aktifitas. (ist)



Laboratorium Milik DLH Agam Siap Beroperasi Februari

LUBUKBASUNG (SumbarFokus)

Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar) memasikan awal Februari 2019 Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat siap beroperasi di tingkat internal maupun eksternal pemerintah. 

Kepala DLH Agam melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium, Meri Kamtesa, Rabu (16/1/2019) mengatakan, pihaknya siap mengimplementasikan Rancangan Paraturan Daerah (Ranperda), tentang Retribusi Jasa Usaha bila telah menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Apabila Perda tersebut telah diundangkan, kami siap merangkul perusahaan, rumah sakit, dan SPBU untuk melakukan pengujian,” katanya.


Melalui upaya itu dia berharap dana yang masuk dari pengujian di laboratorium tersebut dapat menjadi pendapatan asli daerah (PAD) Agam.

Ia mengatakan sejak tahun 2013 lalu laboratorium itu hanya beroperasi di internal Pemkab Agam diantaranya, pengujian kualitas air Danau Maninjau secara berkala, pemantauan Sungai Batang Agam dan lainnya.

Laboratorium DLH Agam ini kata dia, merupakan labor yang pertama kali di Sumatera Barat diregistrasi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Kesiapan laboratorium ini tidak terlepas dari suport luar biasa Pemkab Agam dua tahun terakhir ini, terutama untuk sarana dan prasarana laboratorium. Sehingga laboratorium ini telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI), bahkan sudah standar Asia,” kata dia.

Terakreditasi

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Agam, Meri Kamtesa menyebutkan, UPT itu telah terakreditasi sebagai laboratorium penguji kualitas air unsur fisika dan kimia dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Kita Peduli!

Dikatakan, akreditasi laboratorium lingkungan itu dengan nomor LP-1247-IDN, yang keluar pada 19 September 2018.

Ia mengatakan, sertifikat akreditasi itu sudah dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapatkan registrasi.
”Surat keputusan itu telah diregistrasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No. SK S.1283/Setjen/SLK/STD tanggal 2 November 2018,” katanya. (002)

 

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018