Pariwara DPRD Kota Padang

KUA-PPAS 2019 Disetujui Sembilan Fraksi

KUA-PPAS 2019 Disetujui Sembilan Fraksi

 

PADANG (SumbarFokus)

 


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar paripurna membahas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 dan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2019, Senin malam (30/7).

Dalam paripurna tersebut, akhirnya sembilan fraksi di DPRD Kota Padang menyetujui KUA - PPAS Tahun 2019, di mana berdasarkan pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta PP Nomor 58 Tahun 2005 dibahas dan disepakati bersama antara Pemda dan DPRD dan dituangkan dalam suatu Nota Kesepakatan Bersama.

Koordinator ketiga pansus DPRD Kota Padang, Asrizal, menyampaikan bahwa berdasarkan pointers hasil pembahasan dan rekomendasi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 oleh panitia khusus (Pansus) I (Pendapatan dan Pembiayaan), Pansus II (Belanja Langsung ) dan Pansus III (Belanja Tidak Langsung) DPRD Kota Padang telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mekanisme peraturan tata tertib DPRD Kota Padang.

“Laporan LKPD disusun dan disampaikan untuk mendeskripsikan kegiatan pembahasannya oleh Pansus DPRD Kota Padang sesuai bidang tugas dan wewenangnya, berdasarkan pada hasil rapat internal, rapat kerja dan dengan mempertimbangkan hasil kunjungan kerja atau konsultasi serta rapat gabungan pansus,” kata Asrizal.

Pembahasan ini, disebutkan, bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi bagi Pemerintah Kota (Pemko) Padang guna perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke depannya dan menunjukan bahwa instrumen LKPD punya akuntabilitas serta pansus DPRD telah melaksanakan kegiatan pembahasan LKPD Tahun 2017 dengan baik.

Dalam rapat, Pansus I , yang membahas tentang pendapatan dan pembiayaan, melaporkan hasil pandangan, disampaikan oleh Ilham Maulana, bahwa baru dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mencapai target dari sebelas OPD penghasil PAD.

Kedua OPD yang dimaksud oleh Pansus I adalah Bapenda dan Dinas Lingkungan Hidup. Diketahui, secara keseluruhan PAD Kota Padang ditargetkan sebesar Rp800 Miliar atau naik sekitar 37,11 % bila dibandingkan dengan APBD Kota Padang Tahun 2018 sebesar Rp.601,248 miliar.

Sementara, untuk belanja daerah terkait belanja tidak langsung ditemukan adanya peningkatan dibanding APBD Tahun 2018. Berkebalikan, realisasi belanja tidak langsung pada APBD Tahun 2017 terjadi penurunan yang disebabkan adanya ASN yang memasuki masa pensiun.

Untuk belanja langsung, ditemukan terjadi peningkatan sekira 6,42 %.  Belanja langsung ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Padang Mahyeldi menyebutkan, ada beberapa poin yang dilaporkan ke BPK RI Perwakilan Sumbar, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah Kota Padang itu meliputi, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

“LKPD ini juga dilengkapi dengan rancangan penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017,” sebut Mahyeldi. (000)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018